KEPULAUAN RIAU — Pemerintah tengah mengkaji skema baru penyaluran minyak goreng rakyat atau Minyakita. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan, porsi distribusi yang saat ini minimal 35 persen untuk Perum Bulog dan ID Food akan dinaikkan secara signifikan.
"Sekarang kan minimal 35 persen. Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Bisa aja misalnya di atas 50 persen," ujar Budi di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).
Budi bahkan tidak menampik kemungkinan seluruh pasokan minyak goreng kemasan sederhana itu kelak hanya disalurkan oleh dua BUMN pangan tersebut. Namun, ia menegaskan proses peralihan total ini tidak akan dilakukan secara instan.
"Nanti bertahap, tidak langsung. Karena sebagian kan masih disalurkan oleh pedagang di pasar," terangnya.
Alasan utama pemerintah menaikkan porsi BUMN Pangan adalah untuk memotong rantai distribusi yang panjang. Selama ini, panjangnya jalur distribusi kerap membuat harga Minyakita di tingkat pengecer membengkak melebihi HET.
Dengan menunjuk Bulog dan ID Food sebagai distributor utama, pemerintah bisa langsung mengontrol harga dari gudang ke pengecer resmi. Budi menjelaskan, kedua BUMN itu akan menunjuk langsung pengecer di pasar-pasar tradisional dengan skema harga yang sudah diatur (D1).
"Sehingga kalau pengecer menjual sesuai HET, kan juga sudah diuntungkan sebenarnya. Jadi tidak boleh menjual lebih," kata Budi.
Pemerintah tidak main-main dengan pelanggaran harga. Budi menegaskan, pedagang yang nekat menjual Minyakita di atas HET akan masuk daftar hitam alias blacklist.
"Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID Food," tegasnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan rakyat benar-benar menikmati minyak goreng murah sesuai ketentuan. Saat ini, HET Minyakita masih bertahan di angka Rp 14.000 per liter, dan pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkannya dalam waktu dekat.
Dengan penguasaan distribusi oleh Bulog dan ID Food, pemerintah optimistis harga Minyakita di lapangan bisa lebih terkontrol. Konsumen pun tak perlu lagi khawatir membayar lebih mahal dari yang seharusnya.