TANJUNGPINANG — Gubernur Kepri Ansar Ahmad langsung merespons capaian opini WTP ke-16 ini dengan komitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan evaluasi dari BPK. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membenahi tata kelola keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.
Anggota II selaku Pimpinan II BPK RI Daniel Lumba Tobing mengapresiasi prestasi yang diraih Pemprov Kepri. Namun, dalam laporannya, ia menyoroti bahwa perencanaan pendapatan dan belanja APBD 2025 belum memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara matang.
"Pengelolaan anggaran ini belum memiliki dasar yang andal dan terukur," ujar Daniel dalam rapat paripurna penyampaian hasil pemeriksaan di DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin sore.
Selain itu, BPK menemukan sejumlah masalah lain. Optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan aset fisik dinilai belum maksimal, sehingga berpotensi menghilangkan pemasukan dari retribusi daerah. Temuan lainnya adalah adanya kekurangan volume dan spesifikasi teknis pada belanja modal, yang membuat aset tetap tidak sesuai dengan draf penganggaran.
Menanggapi catatan tersebut, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa saran dan evaluasi dari BPK merupakan instrumen penting untuk membenahi kualitas tata kelola keuangan daerah ke depannya. Ia berharap predikat WTP ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan.
"Kami pastikan saran dan evaluasi BPK akan ditindak lanjuti tepat waktu dan sesuai aturan, semoga sinergi yang baik ini dapat terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat," kata Ansar.
Ia juga mengapresiasi kinerja seluruh OPD Pemprov Kepri sebagai ujung tombak pengelola anggaran yang berhasil mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut.
Dalam kesempatan yang sama, Daniel Lumba Tobing mengingatkan pentingnya sinergi antara BPK, pemerintah daerah, dan DPRD. Ia menekankan bahwa penggunaan APBN dan APBD harus efektif dan efisien, karena setiap rupiah yang dialokasikan merupakan representasi dari kepercayaan publik.
"Oleh karena itu, sangatlah penting sinergi antarpihak untuk memastikan bahwa setiap rupiah tersebut digunakan untuk memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Pemprov Kepri kini dihadapkan pada tantangan untuk tidak sekadar mempertahankan opini WTP, tetapi juga memperbaiki kualitas perencanaan dan eksekusi anggaran agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga Kepri.