Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai Gebyar Melayu Pesisir 2026 di Kota Batam sebagai ruang kolaborasi yang memperkuat warisan budaya Melayu sekaligus mendorong UMKM lokal naik kelas. Kegiatan yang berlangsung 14-20 September 2026 itu dirangkai dengan kurasi UMKM, onboarding digital, hingga business matching ekspor dan pembiayaan. Sekretaris Daerah Kepri Misni menyebut digitalisasi pembayaran dan pelestarian budaya sebagai dua pilar yang saling menguatkan dalam gelaran tersebut.
BATAM — Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni menyatakan Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026 menjadi ruang kolaborasi strategis karena tidak berhenti pada promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Rangkaian Road to GMP mencakup kurasi UMKM, onboarding digital, export coaching program, business matching ekspor dan pembiayaan, showcasing UMKM, hingga pelatihan tenun. Menurut Misni, rangkaian itu menyentuh aspek peningkatan kapasitas dan perluasan jejaring usaha, bukan sekadar pameran produk.
Pemprov Kepri mengapresiasi Bank Indonesia atas konsistensi membangun sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan GMP setiap tahun. Kegiatan yang digelar 14-20 September 2026 di Batam itu melibatkan dunia usaha, lembaga pembiayaan, komunitas, dan pelaku UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Kepri.
Road to GMP dirancang sebagai tahapan pembinaan sebelum puncak acara. Peserta lebih dulu mengikuti kurasi UMKM untuk memastikan kualitas produk yang ditampilkan. Setelah itu, pelaku usaha masuk ke onboarding digital agar terbiasa menjual lewat kanal daring.
Export coaching program dan business matching ekspor dan pembiayaan menjadi tahap berikutnya. Di sini pelaku UMKM dipertemukan dengan pembeli potensial dan lembaga pembiayaan. Rangkaian ditutup dengan showcasing UMKM serta pelatihan tenun bagi perajin lokal.
"Artinya, kegiatan ini tidak berhenti pada promosi produk, tetapi menyentuh aspek peningkatan kapasitas dan perluasan jejaring usaha," ujar Misni.
Misni menempatkan UMKM sebagai salah satu fondasi penting dalam struktur perekonomian daerah. Karena itu, pengembangan UMKM tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pelaku usaha. Arah kebijakannya harus menyentuh produktivitas, kualitas, inovasi, kapasitas manajerial, serta perluasan akses pasar.
Digitalisasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Tujuannya agar UMKM Kepri mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan berkompetisi di pasar yang semakin terbuka. Kepri dinilai punya keunggulan tersendiri karena kekayaan budaya dan warisan Melayu yang hidup di tengah masyarakat.
Wastra, tenun, tudung manto, kuliner, kerajinan, seni, serta berbagai produk kreatif tidak hanya menjadi ekspresi kebudayaan. Produk-produk itu menyimpan potensi ekonomi yang besar bagi pelaku usaha di daerah pesisir.
"Pelestarian budaya harus ditempatkan bukan hanya sebagai upaya menjaga identitas, namun sebagai proses menciptakan nilai tambah ekonomi berbasis kekayaan intelektual dan kreativitas masyarakat," ujar Misni.
Misni menekankan pentingnya perluasan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk pemanfaatan QRIS. Sistem pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan inklusif dinilai membantu pelaku usaha memperluas jangkauan konsumen. Kemudahan bertransaksi juga dirasakan langsung oleh masyarakat yang membeli produk UMKM.
"Mari manfaatkan kanal pembayaran digital, termasuk QRIS antarnegara sebagai bagian dari kesiapan masyarakat Kepri memasuki ekosistem ekonomi regional dan global," ucapnya.
Harapannya, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, lembaga pembiayaan, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Dengan kolaborasi itu, UMKM Kepri diharapkan semakin naik kelas, berdaya saing, dan mampu menembus pasar domestik maupun internasional.
"Pada saat yang sama, budaya Melayu diharapkan terus berkembang sebagai sumber inovasi, kreativitas, identitas, serta nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Kepri," demikian Misni.