KARIMUN — Wahyu Wahyudin menilai capaian penurunan angka kemiskinan Kepri perlu diuji dengan kondisi nyata yang dirasakan warga. Menurut dia, statistik baru bermakna jika dibarengi penjelasan soal garis kemiskinan, cara status miskin ditentukan, dan faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan angka.
Politikus DPRD Kepri itu menyampaikan hal tersebut di Karimun, Kamis (22/10/2026). Ia tetap mengapresiasi kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berhasil menurunkan kemiskinan Kepri sebesar 0,17 poin persentase.
Wahyu menyoroti sejumlah persoalan yang masih membebani masyarakat Kepri: daya beli melemah, kesempatan kerja terbatas, dan kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja. Menurut dia, ketiga hal itu harus dibaca berdampingan dengan angka kemiskinan yang dilaporkan turun.
"Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah bekerja keras menurunkan angka kemiskinan di Kepri. Ini tentu patut kita apresiasi. Namun, kita juga perlu mengetahui indikator apa yang digunakan sehingga angka kemiskinan turun sebesar 0,17 poin persentase menjadi 4,09 persen," kata Wahyu.
Ia mempertanyakan apakah penurunan angka kemiskinan berbanding lurus dengan naiknya daya beli warga. Pertanyaan lain yang ia ajukan: apakah jumlah pengangguran berkurang dan apakah warga yang terkena PHK semakin sedikit.
"Jangan sampai statistik menunjukkan perbaikan, tetapi sebagian masyarakat justru merasa semakin berat memenuhi kebutuhan hidup," tegasnya.
Wahyu mendorong pemerintah memaparkan sejumlah indikator pendamping, tidak hanya angka kemiskinan. Indikator itu mencakup tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan, pendapatan rumah tangga, inflasi kebutuhan pokok, dan daya beli masyarakat.
Evaluasi juga ia minta dilakukan per kabupaten dan kota. Alasannya, tantangan ekonomi warga perkotaan, wilayah industri, pulau-pulau kecil, dan kawasan pesisir di Kepri tidak sama.
"Kepri merupakan wilayah kepulauan dengan karakter ekonomi yang beragam. Kita perlu memastikan bahwa keberhasilan yang dilaporkan benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari pekerja, nelayan, pelaku UMKM, hingga keluarga berpenghasilan rendah," tambah Wahyu.
Wahyu menegaskan statistik tetap penting sebagai alat evaluasi kebijakan pembangunan. Namun, angka itu harus dibaca bersama indikator kesejahteraan lain agar pemerintah memperoleh gambaran utuh tentang kehidupan masyarakat.
Ia pun merinci empat hal yang perlu diperkuat pemerintah, yaitu penciptaan lapangan kerja, perlindungan pekerja dari risiko PHK, dukungan bagi UMKM, serta pengendalian harga kebutuhan pokok.
"Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka kemiskinan yang turun di atas kertas, melainkan juga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan yang layak, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan tenang," tutup Wahyu.