BATAM — Kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Rektor UMRAH Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti. Turut menyaksikan para anggota dan deputi BP Batam serta jajaran pimpinan universitas.
Cakupan Kerja Sama: Dari Riset hingga Pengabdian Masyarakat
MoU ini mencakup empat bidang utama: asistensi dan konsultasi, penelitian bersama, pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kolaborasi lain yang dipandang perlu juga terbuka untuk ditambahkan seiring kebutuhan kedua pihak.
Rektor UMRAH, Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, menyatakan pihaknya siap mendukung BP Batam dalam tiga pilar. Yakni riset dan ilmu pengetahuan teknologi, inovasi dan budaya maritim, serta pengabdian masyarakat.
Amsakar: Jangan Sekadar Seremonial
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menekankan agar nota kesepahaman ini tidak berhenti pada seremoni. "Penting bagi kita untuk tidak sekadar berhenti pada tataran seremoni, tetapi memastikan kerja sama ini ditindaklanjuti melalui langkah-langkah nyata yang mendukung pertumbuhan investasi dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya.
Mengapa Kini Momentumnya Tepat?
Menurut Amsakar, kolaborasi ini menjadi makin strategis setelah perluasan cakupan wilayah kerja BP Batam. Melalui PP Nomor 25 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan PP Nomor 47 Tahun 2026, BP Batam kini mengelola 22 pulau—bukan lagi terbatas di Pulau Batam saja.
UMRAH, dengan fokus pada pendidikan dan riset kemaritiman, diharapkan bisa menyuplai kajian akademik yang relevan dengan pembangunan wilayah. Terutama untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.
Target: Episentrum Ekonomi Indonesia Barat
Prof. Agung Dhamar menambahkan, sinergi ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi Batam sebagai episentrum ekonomi Kepri dan Indonesia Barat. "Kami siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan BP Batam melalui penguatan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat," kata rektor.
Lewat kerja sama ini, kedua institusi berkomitmen membangun sinergi berbasis riset dan inovasi kemaritiman. Termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan berdampak langsung pada kesejahteraan warga di 22 pulau yang dikelola BP Batam.
