NATUNA — Pertamina memastikan penambahan kuota Biosolar untuk Kecamatan Serasan telah berlaku pada Juni 2026. Kepala Fuel Terminal Pertamina Natuna, Pranoto, mengonfirmasi bahwa alokasi bulanan kini mencapai 80 kiloliter, naik dari kuota sebelumnya yang sebesar 50 KL.
“Juni kemarin kuota untuk Serasan sudah 80 KL,” ujar Pranoto kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).
Mengapa Nelayan Serasan Butuh Tambahan BBM?
Kecamatan Serasan merupakan salah satu wilayah kepulauan di Natuna yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan data Pertamina, jumlah nelayan di daerah itu mencapai sekitar 495 orang. Dengan jumlah tersebut, kuota lama dinilai tidak lagi mencukupi untuk menopang aktivitas melaut harian.
Sebelumnya, persoalan ini mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau daerah pemilihan Natuna-Anambas, Marzuki, pada April 2026. Para nelayan saat itu menyampaikan aspirasi agar pemerintah menambah jatah BBM subsidi.
Mereka mengeluhkan bahwa pasokan yang ada kerap habis sebelum masa melaut selesai, sehingga mengganggu pendapatan dan produktivitas tangkapan.
Pemerintah Daerah Ikut Dorong Penambahan
Pemerintah Kabupaten Natuna tidak tinggal diam. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan energi di sektor perikanan, Pemkab Natuna telah mengajukan usulan penambahan kuota secara resmi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Langkah ini menjadi bagian dari strategi daerah untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara.
Dengan bertambahnya kuota menjadi 80 KL, diharapkan pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan Serasan lebih terjamin. Aktivitas melaut pun diharapkan berjalan lebih lancar tanpa gangguan kekurangan bahan bakar.
Bagaimana Nasib Kuota Bulan Depan?
Meski ada kabar baik ini, kepastian besaran kuota untuk periode selanjutnya masih bergantung pada kebijakan dari pihak berwenang. Pertamina dan pemerintah daerah masih menunggu keputusan lebih lanjut dari BPH Migas terkait alokasi jangka panjang. Nelayan di Serasan pun berharap agar penambahan ini bersifat permanen, bukan hanya kebijakan sementara.
