KEPULAUAN RIAU — Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti kebiasaan pejabat publik di Eropa Utara, Barat, dan Skandinavia yang rutin menggunakan transportasi umum dan sepeda ke tempat kerja. Praktik tanpa pengawalan mencolok itu dinilai mencerminkan prinsip kesetaraan dan efisiensi anggaran, bukan sekadar pilihan gaya hidup.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan pandangannya soal budaya mobilitas pejabat di sejumlah negara Eropa. Menurut Djoko, cara pejabat berpindah tempat sering menjadi cermin kualitas kepemimpinan dan kedekatan mereka dengan warga.
Kartu Langganan Transportasi untuk Anggota Parlemen
Di Jerman dan Belanda, anggota parlemen menerima kartu berlangganan transportasi umum. Fasilitas itu diberikan agar perjalanan dengan kereta lebih diprioritaskan ketimbang mobil dinas atau penerbangan domestik.
Pejabat di Belanda, Denmark, dan Swedia kerap memadukan sepeda dan kereta menuju kantor. Di dalam bus, trem, atau kereta, mereka biasa duduk berdampingan dengan warga sambil membaca berkas kerja atau menyapa masyarakat.
Swedia Tanpa Mobil Dinas dan Pengawalan Khusus
Djoko menyebut sebagian besar anggota parlemen dan menteri di Swedia tidak mendapat mobil dinas maupun pengawalan khusus. Mereka hanya diberi kartu berlangganan tahunan transportasi umum.
Pola serupa berlaku di Norwegia, Belanda, dan Denmark. Pejabat di negara-negara itu memandang diri sebagai pelayan masyarakat, sehingga kesetaraan menjadi prinsip yang dijaga dalam keseharian.
Keselamatan Komunal Jadi Pertimbangan
Mayoritas menteri dan politisi berbaur langsung dengan warga di transportasi umum atau sepeda tanpa ajudan khusus. Pengecualian berlaku bagi kepala pemerintahan yang membutuhkan protokol keamanan spesifik.
Kebiasaan itu menunjukkan prioritas pada keselamatan komunal, bukan pengawalan ketat yang mencolok. Pejabat yang naik angkutan umum juga lebih mudah merasakan langsung kondisi fasilitas yang mereka kelola.
Hemat Anggaran dan Tekan Emisi
Penggunaan transportasi publik memaksimalkan efisiensi anggaran. Fasilitas negara diawasi ketat publik dan media, sehingga kendaraan dinas atau perjalanan mewah berlebihan dianggap pemborosan uang pajak.
Infrastruktur yang baik di Amsterdam, Kopenhagen, dan Zurich membuat bus atau kereta jauh lebih cepat daripada mobil pribadi. Pejabat memilih angkutan umum untuk menghindari kemacetan sekaligus mengurangi emisi karbon.
Pelajaran untuk Indonesia
Djoko menilai budaya mobilitas pejabat di Eropa tumbuh dari kesadaran lingkungan yang tinggi dan nilai egaliter masyarakat. Sistem transportasi publik yang efisien menjadi prasyarat agar kebiasaan itu bisa berjalan.
Bagi Indonesia, kebiasaan naik angkutan umum oleh pejabat memberi kesempatan mendengarkan masukan warga secara langsung. Namun praktik itu bergantung pada kesiapan layanan bus dan kereta di kota-kota besar.
