Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat memperkuat koordinasi distribusi barang di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menilai karakteristik wilayah yang memiliki kawasan FTZ dan KEK membutuhkan pendekatan kebijakan berbeda agar aturan tidak menghambat aktivitas ekonomi warga kepulauan.
TANJUNGPIINANG — Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan distribusi barang di wilayah kepulauan. Ia menyoroti masih adanya anggapan di masyarakat bahwa seluruh wilayah Kepri mendapat perlakuan seragam karena keberadaan kawasan perdagangan bebas.
Anggapan itu dinilai perlu diluruskan. Perlakuan terhadap barang dan kegiatan perdagangan bisa berbeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing kawasan.
FTZ dan KEK Butuh Pemahaman Aturan yang Tepat
Ansar menjelaskan Kepri memiliki sejumlah kawasan berstatus khusus, mulai dari kawasan perdagangan bebas hingga kawasan ekonomi khusus. Kondisi itu menuntut koordinasi lintas instansi agar penerapan aturan dapat dipahami masyarakat tanpa menghambat aktivitas ekonomi.
"Saat ini masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa seluruh wilayah Kepri memiliki perlakuan yang sama karena provinsi ini memiliki kawasan FTZ, padahal perlakuan terhadap barang dan kegiatan perdagangan dapat berbeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ansar usai bertemu Kepala Kanwil DJBC Kepri dan jajaran di Tanjungpinang, Rabu.
Pertemuan itu juga membahas pengawasan bersama terhadap pergerakan barang dari kawasan FTZ menuju kawasan pabean. Tujuannya memastikan berbagai kemudahan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kepulauan tidak disalahgunakan.
Kelonggaran Distribusi ke Pulau-pulau Tetap Diawasi Ketat
Ansar mengapresiasi kebijakan Bea Cukai Kepri yang memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau-pulau. Meski demikian, kelonggaran tersebut tetap harus diiringi pengawasan yang kuat.
Pemprov Kepri juga berencana berdiskusi dengan Menteri Perdagangan RI mengenai kebutuhan barang di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Letak geografis Kepri yang didominasi wilayah kepulauan dinilai membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda dengan daerah lain.
Jarak antarpulau dan tantangan distribusi membuat ketersediaan barang perlu mendapat perhatian khusus. Pemprov Kepri tengah menginventarisasi berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat di wilayah perbatasan, seperti bawang putih, bawang merah, dan sejumlah kebutuhan lainnya.
"Kita akan mencoba bicara dengan Pak Menteri supaya diberikan ruang untuk impor barang-barang tertentu," katanya.
Ekspor Natuna dan Anambas Perlu Dikembangkan agar Perdagangan Dua Arah
Kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan ketersediaan barang, stabilitas harga, serta mekanisme pengawasan. Ansar juga menyoroti pentingnya mengembangkan peluang ekspor dari Natuna dan Anambas agar aktivitas perdagangan berlangsung dua arah.
"Kalau kapal datang membawa barang impor kemudian pulang kosong, tentu pengusaha akan berhitung. Maka itu, kita juga harus memastikan komoditas ekspor dari Natuna dan Anambas tersedia," ujarnya.
Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Kepri terhadap pelaksanaan tugas Bea Cukai di daerah. Menurutnya, Bea Cukai memiliki tugas memberikan fasilitasi sekaligus mendukung perekonomian melalui pelaksanaan fungsi kepabeanan, cukai, perpajakan, serta regulasi kementerian dan lembaga yang menjadi kewenangannya.
"Kami harap komunikasi dan koordinasi tersebut terus diperkuat sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," ujarnya.
Koordinasi antara Pemprov Kepri dan Bea Cukai selama ini dinilai telah berjalan baik, terutama terkait kebutuhan barang serta administrasi pemasukan dan pengeluaran barang dari kawasan FTZ.
