BATAM — Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tengah memacu program penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) setelah tercatat adanya tren kenaikan pada tahun lalu. Data terbaru menunjukkan AKI di Batam menyentuh angka 151 per 100.000 kelahiran hidup pada 2025, naik tajam dari posisi 72 per 100.000 kelahiran hidup pada 2024.
Kondisi serupa terjadi pada angka kematian bayi (AKB) yang mencapai 8,96 per 1.000 kelahiran hidup pada 2025. Padahal, pada periode 2024, angka tersebut masih berada di level 5,65 per 1.000 kelahiran hidup. Meski mengalami kenaikan secara lokal, statistik kesehatan di Batam ini sebenarnya masih berada di bawah angka rata-rata nasional.
Kepala Dinkes Batam Didi Kusmarjadi menjelaskan bahwa target utama pemerintah saat ini adalah mengembalikan tren penurunan tersebut secara bertahap hingga 2026. "Target kita tentu tetap menurunkan. Walaupun angka kita sebenarnya masih di bawah angka nasional," ujar Didi saat dihubungi di Batam, Jumat.
Mengapa Skrining Kasus Risiko Tinggi Belum Optimal?
Salah satu hambatan utama dalam menekan angka kematian ini adalah belum optimalnya deteksi dini atau skrining terhadap kehamilan risiko tinggi. Masalah ini kerap ditemukan pada fasilitas kesehatan swasta maupun praktik mandiri bidan di wilayah Batam.
Dinkes Batam mengidentifikasi beberapa kriteria kehamilan yang masuk dalam kategori perhatian khusus. Di antaranya adalah ibu hamil yang berusia di atas 35 tahun, kehamilan pada usia terlalu muda, hingga ibu yang sedang mengandung anak keempat atau lebih.
“Umumnya dari sisi skrining kasus risiko tingginya yang masih kurang optimal. Kasus kehamilan risiko tinggi yang menjadi perhatian antara lain ibu hamil berusia di atas 35 tahun, hamil pada usia terlalu muda, hingga kehamilan anak keempat atau lebih,” kata Didi.
Langkah Intervensi Ahli dan Penguatan Peran Bidan
Untuk memitigasi risiko tersebut, Dinkes Batam akan menghadirkan tenaga ahli kebidanan serta pakar kesehatan ibu dan anak dalam rangkaian sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan agar tenaga kesehatan di lapangan memiliki standar yang sama dalam melakukan skrining awal.
Selain intervensi ahli, peran bidan di tingkat puskesmas dan posyandu diperkuat untuk mengawal 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Bidan memegang tanggung jawab besar dalam mengedukasi warga terkait gizi, pemberian ASI eksklusif, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin.
“Peran bidan sangat penting mulai dari edukasi, pemantauan tumbuh kembang anak, pelayanan kehamilan, sampai intervensi gizi untuk mencegah stunting,” tutur Didi. Melalui pelayanan antenatal care (ANC) terpadu, pemerintah berharap setiap potensi komplikasi medis pada ibu hamil dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat sebelum memasuki masa persalinan.
/2026/05/03/690359671.jpg)
