TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memastikan 32 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNPM) telah terverifikasi dan siap dibangun. Sebanyak 100 kampung nelayan ditargetkan bisa terealisasi di wilayah Kepri untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat.
Target itu disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai rapat pemantapan data usulan pembangunan KNPM di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (18/5). Menurutnya, Kabupaten Natuna dan Lingga menjadi daerah dengan lokasi terbanyak yang sudah lolos verifikasi.
"Yang sudah betul-betul terverifikasi dan mudah-mudahan siap dibangun itu ada 32 se-Kepri. Paling banyak Natuna, kemudian Lingga, dan kabupaten/kota lain," kata Ansar.
Kendala Lahan dan Solusi di Atas Laut
Salah satu tantangan utama program ini adalah ketersediaan lahan. Meski Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Kepri dinilai sudah sesuai, lahan untuk pembangunan kampung nelayan masih terbatas.
"Masalah yang paling harus diselesaikan itu lahan. Kalau tidak ada lahan pun bisa di atas laut, tapi mesti ada akses-aksesnya juga. Nah, itu yang nanti difasilitasi para bupati," jelas Ansar.
Pemprov Kepri melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga kepala desa untuk mempercepat proses pengusulan. Dinas Perikanan di masing-masing daerah juga diminta turun langsung ke lapangan.
Anggaran Kampung Nelayan Capai Rp22 Miliar per Lokasi
Program KNPM memiliki dua konsep pembangunan. Pertama, Kampung Nelayan Merah Putih Hub dengan anggaran mencapai Rp22 miliar per lokasi. Kedua, Kampung Nelayan Penyangga dengan biaya berkisar Rp10 miliar hingga Rp14 miliar per lokasi.
"Konsepnya ada Kampung Nelayan Merah Putih Hub, nanti ada beberapa penyangga. Itu bagus sekali dan merupakan program Pak Presiden yang harus kita dorong dan dukung bersama," ujar Ansar.
Saat ini, tiga lokasi di Batam dan satu lokasi di Natuna telah berjalan sebagai kampung nelayan yang sudah dibangun sebelumnya.
Pemprov Siapkan Aset Daerah untuk Percepatan
Ansar menegaskan, Pemprov Kepri siap mendukung program tersebut, termasuk menyediakan aset milik pemerintah daerah apabila dibutuhkan untuk pembangunan kawasan kampung nelayan.
"Maka mana aset-aset pemda yang bisa digunakan, nanti kita upayakan untuk pembangunan itu," pungkasnya.
Pemerintah daerah berharap target 100 kampung nelayan bisa tercapai dengan percepatan verifikasi dan penyelesaian masalah lahan. Program ini dinilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir Kepri.
