TANJUNGPINANG — Capaian Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah dengan indeks keterbukaan informasi publik terbaik di luar Pulau Jawa tahun 2025 lalu dinilai belum cukup. Pemprov Kepri kini menargetkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota se-Kepri meraih predikat “Informatif” dalam monitoring dan evaluasi tahun ini.
Pesan itu disampaikan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Patimura saat membuka Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Senin (18/5/2026). Ia mengingatkan agar prestasi berupa indeks dan peringkat nasional tidak membuat jajaran terlena.
“Prestasi di atas kertas dan angka-angka indeks jangan sampai membuat kita terlena. Keterbukaan Informasi Publik bukan sekadar ajang penilaian tahunan atau memenuhi kewajiban administratif semata,” tegas Nyanyang.
Target: Seluruh OPD dan Kabupaten/Kota Raih Predikat Informatif
Wagub Kepri menargetkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri serta pemerintah kabupaten/kota se-Kepri mampu meraih predikat “Informatif” dalam penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Ia juga meminta instansi lebih proaktif menyediakan informasi berkala melalui website resmi maupun media sosial.
“Jangan menunggu masyarakat meminta informasi baru kita bergerak. Informasi yang wajib diumumkan harus tersedia secara berkala, mudah dipahami, dan mudah diakses,” katanya.
Tiga Arahan Strategis: Komitmen, Anggaran, dan Digitalisasi
Dalam forum yang diikuti sekitar 160 peserta dari OPD provinsi dan kabupaten/kota itu, Nyanyang memberikan tiga arahan utama. Pertama, penguatan komitmen pimpinan di setiap perangkat daerah. Kedua, dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Ketiga, percepatan digitalisasi layanan informasi publik.
“Pelayanan informasi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Permohonan informasi harus mudah diakses melalui internet maupun perangkat seluler, cepat direspons, dan didukung admin yang kompeten,” ujarnya.
Capaian 2025: Peringkat Kelima Nasional, Terbaik di Luar Jawa
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Hendri Kurniadi mengungkapkan, pada penilaian tingkat nasional tahun 2025, Provinsi Kepri berhasil menempati peringkat kelima nasional sekaligus menjadi provinsi terbaik di luar Pulau Jawa. Capaian ini, menurutnya, harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Hendri menjelaskan, rakor dan bimtek ini tidak hanya menjadi kegiatan teknis, tetapi juga forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn secara langsung serta perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Rega Tadeak Hakim secara virtual. Turut hadir Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri Arison, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, serta para kepala OPD dan kepala diskominfo kabupaten/kota se-Kepulauan Riau.
