TANJUNGPINANG — Garis kemiskinan naik 2,39 persen, namun jumlah warga di bawah garis itu justru menyusut. Plt Kepala BPS Kepri Margaretha Ari Anggorowati menyebut tren ini berkelanjutan. Sebab, dibanding Maret 2025, angka kemiskinan juga telah turun 6,06 ribu orang.
Data BPS menunjukkan penurunan di perkotaan lebih besar secara nominal. Penduduk miskin di kota turun dari 94,77 ribu menjadi 91,68 ribu orang. Sementara di perdesaan, angkanya berkurang dari 19,79 ribu menjadi 19,54 ribu orang.
Garis Kemiskinan Naik, Angka Tetap Turun
Garis kemiskinan—batas pengelompokan warga miskin—naik dari Rp870.738 menjadi Rp891.524 per kapita per bulan. Standar pengeluaran minimum agar tidak disebut miskin kini lebih tinggi, tetapi jumlah orang di bawah standar itu tetap berkurang.
Margaretha menjelaskan, penduduk miskin adalah mereka yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Dengan begitu, penurunan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang membaik di tengah kenaikan standar kebutuhan dasar.
Intervensi Data Jadi Kunci Penurunan
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menilai hasil ini bukan kebetulan. Ia mengaitkan penurunan tersebut dengan efektivitas jaring pengaman sosial yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah secara bersamaan.
“Tanpa data yang valid, program penanganan kemiskinan tidak akan efektif. Perlu sinkronisasi data di lapangan supaya intervensi tepat sasaran,” kata Nyanyang di Tanjungpinang, Kamis.
Pemprov Kepri terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh kabupaten/kota. Langkah yang ditekankan meliputi pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, perluasan akses modal, dan penciptaan lapangan kerja baru.
DTKS dan P3KE Jadi Acuan Tunggal Penyaluran Bantuan
Wagub memberi penekanan khusus pada akurasi data. Seluruh program intervensi kini wajib berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah disinkronkan dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Langkah ini diambil agar bantuan sosial tidak tumpang tindih atau salah sasaran. Dengan integrasi data yang rapi, pemerintah berharap setiap rupiah anggaran benar-benar menjangkau rumah tangga yang membutuhkan.
Penurunan 3,3 ribu jiwa dalam enam bulan menjadi modal bagi Pemprov Kepri menargetkan pengurangan kemiskinan yang lebih agresif pada periode berikutnya.
