BATAM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau mencatat indeks literasi keuangan syariah di daerahnya mencapai 62,02 persen pada 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat kedua tertinggi secara nasional, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya mengungkapkan capaian tersebut berada jauh di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 43,07 persen. "Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kepulauan Riau memiliki tingkat pemahaman dan akses terhadap keuangan syariah yang baik," ujarnya dalam keterangan resmi di Batam, Kamis.
Akses Masyarakat ke Layanan Syariah Tembus 30 Persen
Tidak hanya pemahaman, akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah juga tercatat tinggi. Indeks inklusi keuangan syariah Kepri mencapai 30,03 persen, menempatkan provinsi ini di peringkat kedua tertinggi nasional dan dua kali lipat lebih besar dari rata-rata nasional.
Menurut Sinar, tingginya kedua indeks tersebut menandakan masyarakat Kepri tidak sekadar mengenal produk keuangan syariah, tetapi juga telah memanfaatkan layanannya. Namun, perluasan akses dinilai masih harus dibarengi dengan penguatan edukasi bagi kelompok yang belum optimal terjangkau.
Siapa Sasaran Prioritas Edukasi OJK Kepri?
OJK Kepri mendorong industri jasa keuangan syariah untuk memperluas edukasi ke kelompok masyarakat yang selama ini belum optimal memperoleh layanan. Beberapa segmen yang menjadi perhatian utama adalah masyarakat pedesaan, pelaku usaha informal seperti petani dan peternak, pelajar, ibu rumah tangga, serta kelompok berpenghasilan rendah.
"Kami mendorong industri jasa keuangan syariah untuk memperluas edukasi kepada masyarakat pedesaan, pelaku sektor informal seperti petani dan peternak, pelajar, ibu rumah tangga, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah," kata Sinar.
Perhatian intensif juga diarahkan pada kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun. Berdasarkan hasil survei, dua rentang usia tersebut masih membutuhkan penguatan literasi keuangan yang lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya.
Digitalisasi Jadi Katalis, Waspada Kejahatan Siber
Perkembangan layanan perbankan syariah berbasis digital dinilai dapat menjadi pendorong perluasan akses keuangan masyarakat. Meski demikian, OJK mengingatkan agar digitalisasi berjalan beriringan dengan literasi dan pelindungan konsumen.
"Digitalisasi harus berjalan beriringan dengan literasi dan pelindungan konsumen. Kami mendorong industri untuk menghadirkan edukasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga peningkatan akses keuangan juga diikuti dengan penggunaan layanan keuangan yang aman, bijak, dan bertanggung jawab," ujarnya.
Di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital, OJK Kepri turut mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan siber. Sinergi antara regulator, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga tren positif literasi dan inklusi keuangan syariah di Kepri.
