KEPULAUAN RIAU — Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menilai tanpa mekanisme penyimpanan terpusat, pemerintah akan kesulitan mengatur kapan komoditas tambang harus dilepas ke pasar ekspor dan kapan sebaiknya disimpan. Kondisi ini berbeda dengan komoditas lain seperti timah dan nikel yang wilayah produksinya lebih terkonsentrasi sehingga pengawasannya relatif lebih mudah.
"Kalau kita lihat posisi silang Indonesia, mulai dari ujung paling barat di Aceh sampai di ujung paling timur di Papua, semua tanah kita ada emasnya. Susah untuk mengontrol kekayaan alam sumber daya mineral emas," kata Maroef di sela acara Mindialogue, Rabu (12/8).
Menurutnya, potensi emas tidak hanya terpusat di satu pulau. Dari Kalimantan bagian utara hingga selatan Pulau Jawa, endapan emas baik aluvial maupun primer tersebar luas. Kondisi ini berbanding terbalik dengan produksi timah yang mayoritas berada di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, serta nikel yang terkonsentrasi di Sulawesi dan Maluku.
Mengapa Cadangan Nasional Dianggap Penting?
Maroef menjelaskan, keberadaan stockpile akan menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan pasokan komoditas strategis. Dengan skema ini, pemerintah bisa memutuskan kapan waktu yang tepat untuk menyimpan komoditas dan kapan melepaskannya ke pasar internasional agar nilai ekonominya optimal.
"Ada kelemahan kita dengan kekayaan alam ini. Bagaimana kalau kita mewujudkan national mineral stockpile supaya kita bisa mengatur kapan barang kita lepas, kapan barang kita simpan," ujarnya.
Ia mencontohkan cara Malaysia mengelola industri kelapa sawit. Negeri jiran tersebut dinilai sukses mengendalikan harga CPO dunia karena memiliki fasilitas penyimpanan terpusat. MIND ID berharap konsep serupa bisa diterapkan tidak hanya untuk mineral, tetapi juga komoditas batu bara.
"Mungkin nanti Pak Wamen bisa mencarikan lahan di mana kita bisa memiliki national mineral stockpile dan juga batu bara," tambah Maroef.
Formalisasi Tambang Rakyat Jadi Prioritas
Selain mendorong pembangunan stockpile, MIND ID juga menyoroti perlunya pembenahan di sektor hulu, khususnya pertambangan rakyat. Perusahaan pelat merah ini meminta pemerintah mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui harmonisasi regulasi dan pembinaan teknis bagi para penambang.
"Di sektor hulu, kami mendorong transformasi proses formalisasi pertambangan rakyat menjadi IPR," tegas Maroef.
Namun, ia mengingatkan agar izin tersebut memiliki batasan yang jelas. Menurut Maroef, IPR semestinya hanya diberikan untuk aktivitas penambangan, bukan untuk kegiatan pengolahan. Hal ini penting untuk memastikan tata kelola mineral berjalan tertib dari hulu hingga hilir.
MIND ID memandang transformasi tata kelola mineral tidak bisa dilakukan parsial. Perbaikan harus menyentuh seluruh rantai bisnis pertambangan, mulai dari hulu, midstream, hingga hilir, dengan melibatkan sinergi lintas institusi pemerintah.
Gagasan ini muncul di tengah upaya pemerintah yang tengah menertibkan tata kelola komoditas tambang, termasuk langkah tegas di sektor timah di Bangka Belitung dan nikel yang melibatkan PT Pertambangan Karya Helyon (PKH).
