TANJUNGPINANG — Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau membuka ruang diskusi dua arah dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan obat yang beredar di masyarakat aman dan sesuai standar. Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 yang digelar di Ruang Rapat LABKESMAS UPT Dinkes Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penyerap aspirasi dari penyedia dan pengguna layanan kefarmasian.
Plt Kepala Dinkes Kepri, dr. Yosei Susanti, M.A.P., menegaskan forum ini bukan sekadar seremonial tahunan. Ia berharap masukan dari para peserta bisa langsung diterjemahkan menjadi perbaikan sistem di lapangan.
"Dengan forum ini kita mengharapkan adanya masukan dan saran, serta perbaikan-perbaikan agar pelayanan distribusi obat lebih baik lagi," ujar dr. Yosei dalam sambutannya.
Mengapa Distribusi Obat di Kepri Butuh Evaluasi?
Sebagai provinsi kepulauan, pendistribusian obat di Kepri menghadapi tantangan geografis yang tidak sederhana. Rantai pasok obat harus menjangkau gugusan pulau terluar dengan keterbatasan infrastruktur transportasi. Hal inilah yang mendasari pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta.
Forum yang mengusung tema "Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Melalui Kolaborasi Evaluasi Sarana Distribusi Kefarmasian dan Mekanisme Cara Distribusi Obat Sesuai Standar" ini menghadirkan Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Kepri, Indri Ayu Ningsih, S.Farm., M.Farm., Apt., sebagai narasumber utama.
Peserta: Dari Dinas Kesehatan Hingga Perusahaan Ekspedisi
Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Provinsi Kepri serta Kepala BPFAK kabupaten/kota. Beberapa perusahaan distribusi kefarmasian seperti PT United Dico Citas, PT Anugrah Argon Medica, dan PT Marga Nusantara Jaya cabang Batam juga turut ambil bagian.
Sementara itu, peserta luring terdiri dari perwakilan Loka POM Tanjungpinang, RSUD RAT Provinsi Kepri, RSJKO EHD Provinsi Kepri, Poltekkes Kemenkes RI Tanjungpinang, STIKES Hang Tuah Tanjungpinang, PC Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Tanjungpinang-Bintan, serta pengguna layanan dari sektor ekspedisi.
Harapan dari Akademisi dan Profesi Apoteker
Apt. Nila Nurmalasari, S.Farm., perwakilan IAI Cabang Tanjungpinang-Bintan, mengapresiasi langkah Dinkes Kepri yang terbuka terhadap masukan. Menurutnya, profesi apoteker siap mengawal sistem distribusi yang lebih transparan.
"Kami (IAI) akan terus mengikuti dan mempelajari sistem distribusi obat di Kepri," katanya.
Dari sisi akademisi, Apt. Lili Sartika, S.Farm., M.Farm., dari STIKES Hang Tuah menyoroti potensi pengembangan fasilitas laboratorium UPTD Instalasi Farmasi. Ia berharap fasilitas tersebut tidak hanya melayani pengujian rutin, tetapi juga bisa menjadi sarana riset mahasiswa.
"Harapan kami kerja sama yang sudah terjalin terus berlanjut dan ditingkatkan, baik terkait pelayanan maupun peralatan yang ada di UPTD Instalasi Farmasi," ujarnya.
Dasar Hukum dan Tindak Lanjut
Pelaksanaan FKP ini merupakan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017. Regulasi tersebut mewajibkan setiap unit penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar layanan.
Dinkes Kepri menargetkan hasil forum ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antarlembaga. Dengan begitu, masyarakat Kepri diharapkan memperoleh akses obat yang aman, bermutu, dan tepat waktu, baik di pusat kota seperti Batam maupun di daerah kepulauan terpencil.
