TEHERAN — Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Washington resmi mencabut izin ekspor minyak Iran pada Selasa waktu setempat melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS.
Aturan baru itu tidak hanya menangguhkan lisensi umum ekspor minyak Iran, tetapi juga menggantinya dengan kebijakan yang lebih ketat. Seluruh transaksi baru dilarang, sementara kesepakatan yang sudah berjalan wajib diselesaikan paling lambat 17 Juli mendatang.
Kementerian Luar Negeri Iran langsung merespons dengan pernyataan resmi yang mengecam keras kebijakan tersebut. Mereka menilai keputusan ini sebagai pelanggaran serius terhadap Pasal 10 nota kesepahaman tentang penghentian konflik militer yang telah disepakati.
“Keputusan Departemen Keuangan AS untuk mencabut penangguhan sementara embargo penjualan minyak Iran merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 10 nota kesepahaman tentang penghentian konflik militer,” demikian bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran.
Iran memperingatkan Washington bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Teheran menyatakan siap mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya.
Langkah AS ini menjadi babak baru dalam hubungan kedua negara yang sudah lama diwarnai ketegangan, terutama terkait program nuklir dan sanksi ekonomi. Keputusan pencabutan izin ekspor minyak diprediksi berdampak pada pasar energi global, mengingat Iran merupakan salah satu produsen minyak utama di kawasan Timur Tengah.
Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia terkait kebijakan AS ini. Namun, sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia perlu mencermati potensi dampaknya terhadap harga energi domestik dan stabilitas pasokan di pasar internasional.