BATAM — Suasana di kawasan Pulau Rempang memanas setelah warga dan aparat kepolisian terlibat adu argumen terkait akses masuk kampung dan pengecekan patok batas wilayah. Peristiwa itu bermula ketika sejumlah aparat mendatangi area perbatasan kampung atas permintaan resmi dari BP Batam untuk memastikan koordinat lahan pembangunan. Namun, kedatangan tanpa sosialisasi awal langsung disambut curiga oleh warga yang masih trauma dengan konflik agraria sebelumnya.
Masyarakat Rempang menganggap tindakan aparat tersebut sebagai upaya pemasangan patok lahan baru secara sepihak di atas tanah adat mereka. Adu mulut dan perdebatan mengenai hak akses masuk perkampungan pun tidak terhindarkan. Warga menegaskan, mereka akan tetap bersiaga mengawasi setiap aktivitas pengukuran atau pematokan lahan yang dilakukan tanpa koordinasi resmi dengan perangkat RT/RW dan tokoh adat setempat.
Panglima Utama DPP LMB Kepulauan Riau, Dato’ Farizal, angkat bicara merespons ketegangan yang kembali membara. Ia mengimbau aparat dan masyarakat menahan diri agar situasi kondusif tetap terjaga dan tidak berujung pada bentrokan fisik.
”BP Batam mestinya membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat, tentang adanya pengecekan patok dan lain sebagainya sehingga tidak menimbulkan gesekan. Sebagai lembaga otoritas, mereka terlihat tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga memicu konflik di tengah masyarakat,” tegas Dato’ Farizal dalam pernyataannya.
Menurut Dato’ Farizal, konflik demi konflik yang terjadi di Rempang terus berulang akibat ketidakmampuan BP Batam dalam membangun pola komunikasi yang persuasif, transparan, dan inklusif kepada masyarakat lokal. Ia menyoroti bahwa sebagai otoritas pengembang kawasan, BP Batam seharusnya bisa mengantisipasi gesekan sosial dengan pendekatan yang lebih humanis.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lapangan dilaporkan berangsur kondusif setelah kedua belah pihak sepakat menahan diri. Namun, warga menegaskan komitmen mereka untuk menjaga keutuhan kampung halaman. Mereka akan terus memantau setiap aktivitas yang mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan pengukuran lahan tanpa koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh adat setempat.