TANJUNGPINANG — Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat, Desa, PKK, dan Posyandu memastikan penguatan implementasi transformasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu di Provinsi Kepulauan Riau. Pembina Kesekretariatan Posyandu Pusat Yane Adrian Bima Arya menyebut komitmen ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Posyandu memiliki peran strategis dalam menghadirkan pelayanan dasar yang saling terintegrasi dan benar-benar dibutuhkan masyarakat," kata Yane di Tanjungpinang, Jumat.
Transformasi ini mencakup enam bidang pelayanan, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan sosial. Yane yang juga istri Wamendagri Bima Arya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepri atas dukungannya terhadap program tersebut.
Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan menjadikan keberadaan Posyandu semakin penting. Pelayanan dasar harus bisa menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah terluar. Ia berharap Posyandu di Kepri dapat menjadi contoh bagi daerah kepulauan lainnya.
Yane mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 13.353 Posyandu di Indonesia yang telah terverifikasi dan teregistrasi. Di Kepri, sebanyak 1.398 Posyandu telah terverifikasi, sementara 238 Posyandu masih dalam proses verifikasi.
"Langkah ini penting guna memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas kader, serta mendukung pengembangan Posyandu yang semakin profesional dan berkualitas," tuturnya. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah dan kader Posyandu mempercepat proses registrasi dan verifikasi supaya seluruh Posyandu masuk ke dalam basis data nasional.
Pembina Posyandu Provinsi Kepri Dewi Kumalasari menyampaikan, transformasi Posyandu melalui penerapan enam bidang SPM diharapkan mampu memastikan pelayanan dasar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Posyandu ke depan tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi simpul pelayanan dasar masyarakat.
"Transformasi Posyandu yang mengintegrasikan enam bidang SPM diharapkan menjadi bukti bahwa pelayanan dasar pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih optimal," ujar Dewi. Ia menekankan bahwa kader Posyandu merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan enam bidang SPM tersebut.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat berkomitmen terus memperkuat peran Posyandu dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.