NATUNA — Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, memastikan usulan kode internasional untuk Pelabuhan Selat Lampa telah diteruskan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Natuna, Rabu (26/8/2026), ia menyebut kode tersebut telah terdaftar dengan nomor IDSTA dan tinggal menunggu proses penetapan lebih lanjut.
"Kita sudah sampaikan ke Perhubungan Laut, kodenya itu IDSTA. Nanti kita harapkan bisa diajukan dan mendapatkan kode internasional," ujarnya di Natuna.
Jika proses itu rampung, Pelabuhan Selat Lampa tidak lagi sekadar simpul transportasi lokal. Statusnya akan naik menjadi gerbang perdagangan internasional. Havas menilai status baru ini membuka peluang ekspor-impor langsung dari kabupaten kepulauan tersebut.
Havas menegaskan penetapan kode internasional bukan sekadar formalitas administratif. Dengan status tersebut, Pelabuhan Selat Lampa bisa difungsikan untuk aktivitas perdagangan luar negeri yang selama ini harus melalui pelabuhan di kota besar lain.
"Ini akan berdampak luas sekali terhadap perekonomian Natuna karena dengan demikian akan ada satu pelabuhan yang bisa dipakai untuk ekspor dan impor Indonesia," kata Havas.
Langkah ini dinilai strategis mengingat posisi Natuna yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Penguatan infrastruktur pelabuhan diharapkan menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi komoditas unggulan daerah.
Selain sektor maritim, Havas juga menyoroti menurunnya konektivitas udara ke Natuna. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan periode 2015–2017 ketika dirinya masih menjabat Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan kerap berkunjung ke daerah tersebut.
"Tadi saya datang lewat Batam. Dulu waktu saya sering ke sini ada pesawat langsung dari Jakarta. Sekarang perlu ditingkatkan lagi frekuensi penerbangannya," ungkapnya.
Ia menilai frekuensi penerbangan yang ada saat ini belum cukup untuk mendukung mobilitas warga dan aktivitas pemerintahan. Havas pun membuka peluang pengkajian rute baru langsung dari Malaysia atau Singapura ke Natuna, yang dinilai potensial untuk menggenjot sektor pariwisata.
"Mungkin bisa kita cari kemungkinan penerbangan langsung dari Malaysia atau dari Singapura ke kawasan ini karena potensi pariwisatanya luar biasa," kata Havas.
Meski demikian, ia mengakui persoalan harga tiket dan jumlah penumpang menjadi variabel yang harus dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Perhubungan. Menurutnya, tarif penerbangan tidak bisa dilepaskan dari mekanisme permintaan dan ketersediaan layanan.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyambut baik berbagai usulan yang mengemuka dalam rapat koordinasi tersebut. Pemerintah daerah disebutnya siap mendukung realisasi program-program strategis yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perbatasan.
Dalam kunjungan itu, pembahasan tidak hanya terbatas pada transportasi. Potensi kelautan, perikanan, minyak dan gas bumi, lingkungan hidup, hingga pengembangan pariwisata turut menjadi agenda yang disorot. Havas menekankan perlunya pandangan menyeluruh agar Natuna tidak hanya kuat dari sisi geografis dan pertahanan, tetapi juga mampu memberi dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakatnya.