TANJUNGPINANG — Upaya pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tantangan geografis yang tidak sederhana. Kondisi kepulauan yang tersebar membuat distribusi bahan pangan menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar layanan gizi tetap menjangkau wilayah terpencil seperti Anambas dan Natuna.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026). Ia menekankan bahwa keberlanjutan program ini bergantung pada pengawasan dan kolaborasi semua pihak.
“Pelaksanaan MBG harus kita kawal bersama agar berjalan aman, tepat sasaran, berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Nyanyang dalam rapat tersebut.
Ketergantungan Pasokan Pangan dari Luar Daerah
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah tingginya ketergantungan bahan pangan, khususnya telur dan ayam, yang didatangkan dari luar Provinsi Kepri. Kondisi ini dinilai rawan mengganggu kelancaran operasional dapur SPPG di tengah laut.
Untuk itu, Pemprov Kepri mendorong penguatan produksi pangan lokal. Pemanfaatan hasil perikanan yang melimpah di wilayah kepulauan disebut sebagai salah satu alternatif untuk menjamin ketersediaan bahan baku sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
Pengawasan Distributor dan Sertifikasi NKV Diperketat
Pemprov Kepri juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap para pemasok SPPG. Setiap distributor diwajibkan memenuhi perizinan dan standar yang berlaku, termasuk memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk menjamin keamanan produk pangan yang dikirim ke sekolah-sekolah.
Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas makanan yang diterima pelajar tetap terjaga, baik dari sisi gizi maupun kebersihan pengolahannya.
Usulan Kantor Pelayanan Gizi dan Insiden Keracunan di Anambas
Dalam rapat tersebut, Satuan Tugas (Satgas) MBG Kepri juga mengusulkan pembentukan Kantor Pelayanan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Kepri. Keberadaan kantor ini diharapkan memperkuat koordinasi pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah.
Di sisi lain, aspek keamanan pangan menjadi sorotan setelah terjadi kasus keracunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Satgas MBG Kepri merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Air Asuk. Operasional dapur baru akan dilanjutkan setelah proses perbaikan dinyatakan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi Menjadi Kunci Keberhasilan MBG
Nyanyang menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar menyediakan makanan bergizi bagi pelajar. Lebih dari itu, program ini harus mampu memperkuat keamanan pangan, menciptakan ketepatan sasaran, memberdayakan usaha lokal, dan memastikan keberlanjutan di seluruh wilayah Kepri.
Keberhasilan program ini, lanjut dia, membutuhkan kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, BGN, yayasan pengelola SPPG, pemerintah desa, pelaku usaha, hingga masyarakat. Tanpa sinergi tersebut, pemerataan layanan gizi di tengah tantangan geografis kepulauan akan sulit terwujud.
