TANJUNGPINANG — Organisasi RAPPOL Nusantara secara resmi membuka RAPPOL Public Policy Forum 2026 yang berlangsung di Hotel CK, Kota Tanjungpinang. Pertemuan lintas sektor ini mengusung tema besar mengenai sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).
Ketua Dewan Pembina RAPPOL Nusantara, Srimastuti, menegaskan posisi organisasi sebagai mitra strategis yang bertugas mengawal kebijakan publik di daerah. Ia menekankan bahwa fungsi kontrol sosial harus dijalankan secara objektif agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
“RAPPOL harus hadir sebagai organisasi yang mampu memberikan kritik yang benar, berbasis data, serta mampu memberikan solusi kepada pemerintah daerah,” ujar Srimastuti dalam sambutannya.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengejar target percepatan pembangunan. Dibutuhkan ruang diskusi yang transparan untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil sudah tepat sasaran atau masih memerlukan penyesuaian di lapangan.
Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, yang hadir mewakili Wali Kota Lis Darmansyah, menyoroti tantangan unik pembangunan di daerah kepulauan. Ia menilai masukan dari forum kebijakan publik sangat krusial untuk merumuskan langkah strategis ke depan.
Dalam paparannya, Zulhidayat membandingkan karakteristik perairan Tanjungpinang dengan kawasan Sunda Kelapa. Perbedaan geografis ini menuntut pendekatan khusus, terutama dalam memperkuat konektivitas antar-pulau dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.
Pembangunan wilayah kepulauan, lanjutnya, memerlukan pemerataan yang tidak hanya berpusat di satu titik. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh warga di berbagai pelosok Kepri.
Dukungan terhadap forum ini juga datang dari legislatif. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Januar Robert Silalahi, mengapresiasi inisiatif RAPPOL dalam membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia meyakini kolaborasi adalah kunci agar kebijakan daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.
Direktur Eksekutif RAPPOL Nusantara, Yosroha Sitompul, menambahkan bahwa organisasi ini berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemangku kepentingan.
“RAPPOL hadir untuk memastikan akuntabilitas kebijakan pemerintah dapat dirasakan masyarakat serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif,” kata Yosroha.
Yosroha juga menegaskan bahwa RAPPOL Nusantara menjunjung tinggi nilai-nilai Marhaenisme. Prinsip ini menjadi landasan organisasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dan mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum di Kepulauan Riau.