BINTAN — Seluruh catatan dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan resmi diterima oleh pihak eksekutif dalam Rapat Paripurna, Selasa (5/5/2026). Agenda ini fokus pada penyampaian rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyatakan bahwa poin-poin rekomendasi tersebut merupakan instrumen penting dalam siklus akuntabilitas daerah. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan legislatif memastikan setiap program kerja tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Bintan mengakui masih terdapat sejumlah celah dalam pelaksanaan program sepanjang tahun lalu. Roby memastikan masukan dari setiap komisi di DPRD akan ditelaah untuk mempertajam sasaran pembangunan pada tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya.
“Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan. Namun, seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi landasan penting dalam melakukan penyempurnaan program dan kegiatan pembangunan ke depan,” tegas Roby Kurniawan.
Ia menambahkan, sinergi ini krusial mengingat dinamika pembangunan di Bintan yang terus berkembang. Fokus utama tetap pada pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat.
Dalam tinjauan terhadap kinerja keuangan, Roby menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 menunjukkan tren yang cukup positif. Meski menghadapi berbagai dinamika ekonomi, target-target pendapatan dinilai tercapai dengan baik.
Dari sisi belanja, Pemkab Bintan mengklaim telah mengalokasikan anggaran secara tematik. Prioritas diberikan pada sektor-sektor yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi lokal serta penguatan layanan publik di setiap kecamatan.
“Penyampaian rekomendasi ini merupakan bagian penting dari siklus akuntabilitas Pemerintahan Daerah, sekaligus wujud nyata fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Roby.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Fiven Sumanti, menjelaskan bahwa rekomendasi yang diserahkan kepada bupati bukan sekadar formalitas. Dokumen tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam yang melibatkan seluruh fraksi dan komisi di parlemen.
Legislatif berharap Pemkab Bintan tidak hanya menerima laporan tersebut, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kebijakan teknis di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Rekomendasi ini adalah bentuk komitmen DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Kami berharap dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Daerah,” kata Fiven Sumanti.
Fiven juga menggarisbawahi pentingnya menjaga harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Sinergi ini dianggap sebagai kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berdampak langsung pada kesejahteraan warga Bintan.