KEPULAUAN RIAU — Persaingan investasi energi global kian sengit. Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai, dukungan pemerintah daerah sama pentingnya dengan pemerintah pusat untuk menjaga industri hulu migas tetap menarik. Permasalahan perizinan yang berbelit di tingkat lokal kerap menjadi batu sandungan bagi investor.
"Pemerintah yang dimaksud bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga termasuk pemerintah daerah," ujar Marjolijn Wajong, Direktur Eksekutif IPA, di ICE BSD, Tangerang, pekan lalu.
Industri hulu migas memiliki karakteristik unik: padat modal, berisiko tinggi, dan siklus investasi yang panjang. Menurut Marjolijn, kondisi ini menuntut konsistensi kebijakan agar investor yakin menanamkan modalnya di Indonesia.
"Kami selalu ingin menyampaikan kepada publik bahwa hulu migas merupakan industri yang memiliki jangka waktu panjang, padat modal, dan risiko yang tinggi," jelasnya.
IPA mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang disampaikan Menteri ESDM mengenai pentingnya kolaborasi dengan pelaku usaha. Namun, asosiasi ini menekankan agar komitmen tersebut segera diwujudkan dalam kebijakan yang konsisten dan implementasi cepat, baik di pusat maupun daerah.
Target ketahanan energi nasional hanya bisa dicapai melalui peningkatan eksplorasi dan percepatan pengembangan proyek atau lapangan yang sudah ditemukan. Tanpa kemudahan perizinan di daerah, proses ini bisa tersendat.
IPA berharap perbaikan iklim investasi, termasuk percepatan perizinan dan penguatan kepastian hukum, menjadi prioritas. Langkah ini dinilai sebagai kebutuhan utama bagi industri yang membutuhkan kepastian jangka panjang.
Chairperson IPA, Teresita Listyani, menambahkan, ajang IPA Convex 2026 menjadi saksi bisnis industri ini masih bergerak. Berbagai kesepakatan penting terjalin di sana.
"Seperti penandatanganan kontrak Wilayah Kerja (WK), pengumuman penawaran WK, hingga sejumlah perjanjian komersial seperti PJBG/HOA/JSA lainnya," kata Teresita.
Ia menegaskan, aktivitas ini membuktikan bahwa industri hulu migas tidak sunset. Sektor ini masih bergerak aktif untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia, meski tantangan regulasi di tingkat daerah masih harus diurai.