BATAM — Sebanyak 58 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) telantar di Kota Batam telah mendapatkan penanganan medis dan rehabilitasi dalam lima bulan pertama tahun 2026. Kepala Dinsos PM Batam Zulkifli Aman mengungkapkan bahwa mayoritas dari mereka bukanlah warga asli Batam, melainkan berasal dari luar daerah.
Para ODGJ tersebut dirujuk ke tiga rumah sakit rujukan utama, yaitu RSUD Embung Fatimah, RS Badan Pengusahaan (RSBP) Batam, dan RS Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bintan. Penanganan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat keparahan gangguan yang dialami.
Zulkifli menjelaskan, ODGJ yang memiliki identitas sebagai warga Batam umumnya masih memiliki keluarga dan bisa dipulangkan. Sementara mereka yang tidak memiliki identitas jelas atau berasal dari luar provinsi menjadi prioritas penanganan jangka panjang.
"Untuk penyandang disabilitas mental atau ODGJ dari Januari sampai Mei 2026 sudah ditangani sebanyak 58 klien," ujarnya di Batam, Selasa.
Selain menangani ODGJ, Dinsos PM Batam juga memfasilitasi pemulangan 17 orang terlantar ke daerah asal masing-masing pada periode yang sama. Data menunjukkan, pemulangan terbanyak tercatat ke Sumatera Utara dan Jawa Barat.
Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya juga terus berjalan. Kelompok seperti pengamen, manusia silver, dan gelandangan tidak langsung dipulangkan, melainkan dibina terlebih dahulu.
Zulkifli menyebutkan, mereka yang terjaring razia akan dirujuk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Nilam Suri. Di sana, para PPKS mendapatkan pembinaan sosial dan keterampilan agar tidak kembali turun ke jalan.
"Untuk penanganan pengamen, manusia silver, dan gelandangan, Dinsos PM Batam melakukan pembinaan dengan merujuk ke UPTD Nilam Suri dan mereka menjadi klien di sana," katanya.
Langkah ini diambil sebagai upaya jangka panjang mengurangi jumlah warga terlantar di pusat industri dan perdagangan Kepulauan Riau tersebut.