Batam — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan rencana pinjaman daerah sebesar Rp400 miliar dialihkan ke Bank Jabar Banten guna mendukung percepatan pembangunan di tujuh kabupaten dan kota. Keputusan tersebut diambil setelah rencana pinjaman ke Bank Riau Kepri tidak dilanjutkan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pengajuan pinjaman ke Bank BJB saat ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, Pemprov Kepri telah berkoordinasi dan tengah melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
“Saat ini masih dalam proses di kementerian. Kami juga sudah berkoordinasi dan harus melengkapi dokumen lagi, nilainya Rp400 miliar,” ujar Ansar Ahmad, Selasa (13/1/2026).
Ansar menjelaskan, Pemprov Kepri sebelumnya berencana mengajukan pinjaman ke Bank Riau Kepri. Namun, rencana tersebut batal karena penyusunan dewan direksi bank tersebut belum rampung. Selain itu, plafon pinjaman di BRK dinilai tidak mencukupi karena hanya mencapai Rp50 miliar.
Pinjaman dari Bank BJB nantinya akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan, antara lain pembenahan RSUD Raja Ahmad Tabib, pembangunan Tugu Bahasa Pulau Penyengat, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Kepulauan Riau.
“Kalau tidak meminjam, kita tidak ada kegiatan pembangunan,” kata Ansar.
Sebelumnya, Pemprov Kepri juga telah menjajaki berbagai opsi pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan BRK Syariah. Pinjaman daerah tersebut ditegaskan tidak digunakan untuk belanja operasional, seperti pembayaran gaji atau tunjangan pegawai.
Menurut Ansar, pinjaman ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kepulauan Riau. Dengan fasilitas yang lebih memadai dan dukungan tenaga dokter spesialis, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi berobat ke luar daerah hingga ke luar negeri.
“Kalau fasilitas sudah lengkap, warga tidak perlu lagi berobat ke luar daerah atau ke Malaysia dengan biaya besar,” pungkasnya.
