KEPULAUAN RIAU — Qodari yang pernah menjabat sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi menyebut peran dewan komisaris bukan sekadar pengawas, melainkan juga pemberi arah alternatif. “Kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan,” ujarnya di sela acara Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, dua modal utama seorang komisaris adalah akal sehat dan niat baik. Ia menegaskan bahwa praktik pengangkatan komisaris dari luar sektor BUMN adalah hal lumrah, baik di perusahaan pelat merah maupun korporasi swasta. “Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik,” tuturnya.
Dua Nama yang Jadi Sorotan Publik
Isu ini mengemuka setelah publik memperdebatkan dua penunjukan anyar. Mufi Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi artis Raffi Ahmad, diangkat menjadi komisaris PT Krakatau Posco. Sementara itu, Gina Febriyanti Ginting—relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024—ditempatkan sebagai komisaris PT Pertamina Retail.
Qodari menambahkan, figur yang ditempatkan di kursi komisaris biasanya sudah memiliki pengalaman di organisasi, pemerintahan, atau swasta. “Keberadaannya memberi manfaat pada suatu BUMN dalam menjalankan pengawasan dan memberikan ide serta gagasan,” ujarnya.
Tekanan DPR: Jangan Sampai Ada Titipan Politik
Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani menyuarakan kekhawatiran yang berbeda. Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (2/7), ia mendorong agar pengisian jabatan komisaris BUMN diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten. “DPR terus mendorong pengangkatan komisaris BUMN diisi dengan orang-orang yang profesional dan kompeten,” tegasnya.
Saat ini, kursi komisaris di berbagai BUMN memang banyak diisi oleh wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran, pejabat ASN, politisi, relawan, hingga orang-orang dekat elite partai. Situasi ini memicu diskusi tentang batas antara “perspektif baru” yang dimaksud Qodari dan potensi konflik kepentingan atau titipan politik.
Belum ada keputusan resmi dari Kementerian BUMN mengenai evaluasi kebijakan ini. Namun, perdebatan publik dipastikan akan terus berlanjut seiring dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan dalam beberapa bulan ke depan.
