NATUNA — Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi tahun 2026 di Ruang Rapat Kantor Bupati, Selasa (4/8/2026). Rapat yang mengusung tema “Reforma Agraria Berbasis Penataan Aset dan Penataan Akses untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah” ini dihadiri Kepala BPN Natuna, jajaran Forkopimda, OPD, serta Ketua LAM Natuna. BPN Provinsi Kepri dan lembaga lainnya turut serta secara hibrid.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, yang bertindak sebagai Ketua Tim GTRA Kabupaten Natuna, menegaskan bahwa reforma agraria di daerahnya tidak boleh berhenti pada urusan administrasi pertanahan. Ia mendorong agar program ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas warga.
Dorong Produktivitas, Bukan Sekadar Legalitas Tanah
Menurut Cen, penataan aset hanyalah langkah awal. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana masyarakat bisa mengoptimalkan tanah yang mereka miliki.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana agar masyarakat dapat akses terhadap tanah, fasilitas industri hingga akses pasar. Karenanya melalui penguatan reforma agraria ini kita dorong masyarakat lebih produktif dengan cara membuka akses seluas-luasnya untuk mereka,” tegasnya dalam sambutan yang dikutip dari rilis yang diterima media ini.
Ia menambahkan, cara yang tepat untuk menyasar tujuan tersebut adalah memastikan masyarakat dapat memanfaatkan tanah seluas-luasnya dengan mudah. “Mudah-mudahan ini dapat kita dorong secepat mungkin,” tutupnya.
Redistribusi Tanah Jadi Kunci Ketahanan Pangan
Senada dengan bupati, Kepala BPN Natuna, Amir Nugroho, menyebut penguatan reforma agraria juga berfokus pada penataan akses untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Skema redistribusi tanah menjadi salah satu instrumen yang ditingkatkan untuk membuka akses tersebut kepada masyarakat.
“Sehingga skema redistribusi tanah ditingkatkan untuk lebih membuka akses kepada masyarakat,” ujarnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah narasumber dari berbagai lembaga. Bupati Cen sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada BPN Natuna yang telah mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, seraya berharap lahir persepsi dan komitmen yang sama antar lembaga terkait penataan aset dan akses tanah.
