TANJUNGPINANG — Sebanyak 25 desa binaan kini menjadi garda terdepan pencegahan TPPO di Kepulauan Riau. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang melibatkan perangkat desa dan kelurahan setempat untuk mengedukasi warga tentang bahaya perdagangan orang.
Rinciannya, 13 desa binaan berada di wilayah Kota Tanjungpinang dan 12 lainnya di Kabupaten Bintan. Kepala Imigrasi Tanjungpinang Erwin Hariyadi menyebut pembentukan ini sebagai upaya pencegahan yang melibatkan perangkat desa/kelurahan setempat.
Modus TPPO yang Perlu Diwaspadai Warga
Imigrasi gencar menyosialisasikan sejumlah modus yang kerap menjerat calon pekerja migran. Salah satunya tawaran pekerjaan dengan gaji sangat tinggi namun jenis pekerjaannya tidak jelas.
Selain itu, warga diminta waspada terhadap janji proses keberangkatan cepat tanpa prosedur resmi, serta pemberian kontrak kerja yang tidak dipahami bahasanya. "TPPO adalah kejahatan serius di mana seseorang merekrut, membawa, atau mengirim orang lain dengan cara tipuan, ancaman, atau kekerasan demi tujuan eksploitasi," kata Erwin dalam sosialisasi di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, Kamis.
Tujuh Warga Kepri Tertahan di Pelabuhan Sri Bintan
Upaya pengawasan di lapangan sudah menunjukkan hasil. Imigrasi mencatat telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap tujuh warga Kepri melalui Pelabuhan Sri Bintan (SBP) Tanjungpinang karena terindikasi TPPO dan bekerja secara nonprosedural ke luar negeri.
Erwin menegaskan pengawasan lalu lintas penumpang diperketat melalui pemeriksaan dokumen perjalanan serta tujuan keberangkatan. "Melalui pengawasan yang ketat, petugas Imigrasi dapat mengidentifikasi indikasi keberangkatan yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi mengarah pada TPPO," ujarnya.
Mengapa Desa Binaan Menjadi Kunci Pencegahan
Keberadaan desa binaan diharapkan meminimalisir warga menjadi korban TPPO. Apalagi penduduk Tanjungpinang dan Bintan sangat potensial bekerja ke luar negeri karena posisinya yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura.
Melalui desa binaan, Imigrasi bersama pihak terkait rutin melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara aman. "Dengan dibentuknya desa binaan, masyarakat diharapkan dapat memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara aman, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik TPPO," tambah Erwin.
