BATAM — Komitmen itu disampaikan Amsakar menyusul arahan pemerintah pusat yang tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Pemko Batam kini bergerak menyelaraskan kebijakan daerah agar pendistribusian makanan, pengawasan kualitas gizi, hingga tata kelola program berjalan tepat sasaran.
“Melalui rakor ini, kita menyatukan persepsi agar pelaksanaannya, mulai dari pendistribusian, pengawasan kualitas gizi, hingga akuntabilitas, dapat berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak kita,” ujar Amsakar dikutip dari Media Center Pemko Batam.
Instruksi Langsung ke OPD: Prioritaskan Pemetaan Data Penerima
Tidak sekadar menyatakan dukungan, Amsakar meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menindaklanjuti arahan pusat. Ada tiga hal yang ia tekankan dalam persiapan teknis di lapangan.
- Pemetaan data penerima manfaat yang akurat dan tepat sasaran.
- Pengawasan rantai pasok pangan lokal agar kualitas bahan baku terjamin.
- Kesiapan fasilitas pendukung di setiap titik pelaksanaan program.
MBG Bukan Sekadar Program Gizi, tapi Penggerak Ekonomi Lokal
Menurut Amsakar, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan program. Ia menilai setiap tahapan harus berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar seremonial belaka.
Lebih jauh, Amsakar melihat program MBG memiliki efek ganda bagi perekonomian daerah. Keterlibatan UMKM dan penyedia bahan pangan lokal dinilai mampu membuka ruang usaha baru bagi pelaku bisnis di Batam untuk turut serta dalam rantai pasok program.
“Dengan koordinasi yang kuat dan persiapan yang matang, Pemko Batam berkomitmen memastikan pelaksanaan Program MBG di daerah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
