BATAM — BP Batam memetakan 133 titik prioritas percepatan penanganan banjir di Batam, Kepulauan Riau, menyusul sejumlah genangan yang terjadi pada akhir 2025. Dari total tersebut, 25 titik telah tertangani hingga 2026, sementara sisanya masih dalam tahap perencanaan dan pengerjaan infrastruktur.
BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat 133 titik genangan dan banjir yang menjadi prioritas penanganan di wilayahnya. Pemetaan ini dilakukan setelah beberapa kejadian banjir melanda kota tersebut pada akhir 2025.
Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, mengatakan penanganan seluruh titik tersebut tidak bisa dilakukan serentak. Prosesnya harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
"Namun kami terus bekerja setiap hari untuk mempercepat penanganan," ujarnya di Batam, Kamis.
19 Titik Jadi Tanggung Jawab Langsung BP Batam
Dari 133 titik yang dipetakan, BP Batam menangani langsung 19 titik. Enam titik lainnya dikerjakan secara kolaboratif bersama Pemkot Batam, sedangkan 108 titik menjadi kewenangan pemerintah kota.
Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan infrastruktur drainase prioritas, pembangunan saluran dan bangunan drainase, pemeliharaan serta normalisasi saluran, hingga pengendalian genangan di lokasi rawan banjir.
19 Paket Pekerjaan Pendukung Disiapkan untuk 2026-2027
BP Batam juga menyiapkan 19 paket pekerjaan pendukung yang akan dilaksanakan pada periode 2026-2027. Beberapa di antaranya peningkatan drainase di kawasan Melcem Batu Ampar, Perumahan Cendana, dan kawasan KDA.
Paket lain mencakup pembangunan jembatan di kawasan RS Bhayangkara dan Teluk Belian, normalisasi drainase kawasan industri, serta pembangunan bangunan pelintas saluran drainase di Bengkong Palapa.
Saluran Terputus Akibat Padatnya Pembangunan
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyebut penanganan banjir di Batam memerlukan perencanaan matang. Sebagian kawasan seperti Bengkong dan Lubuk Baja sudah berkembang menjadi wilayah padat penduduk, sehingga banyak saluran drainase yang terputus akibat pembangunan.
"Hari ini kita membenahi yang sudah ada. Ada saluran yang terputus karena pembangunan kawasan, sehingga harus dicari jalur alternatif agar aliran air tetap lancar. Ini membutuhkan waktu," kata Li.
Ia menambahkan, penanganan banjir di kawasan padat penduduk tidak bisa diselesaikan secara instan. Dibutuhkan penyesuaian dengan kondisi lapangan serta pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai.
