Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pasien diabetes di Kota Tanjungpinang mencapai Rp 8,4 miliar per bulan, atau 24 persen dari total klaim BPJS Kesehatan yang dibayarkan. Angka ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kota untuk menggencarkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna memutus mata rantai penyakit kronis tersebut di usia produktif.
TANJUNGPINANG — Kebiasaan warga Tanjungpinang yang baru memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan saat kondisi sudah parah membuat kasus diabetes di kota ini terus menggunung. Data BPJS Kesehatan mencatat, mayoritas pasien yang datang ke RSUD Kota Tanjungpinang dengan keluhan diabetes sudah dalam stadium kronis, sehingga biaya penanganannya pun membengkak hingga miliaran rupiah setiap bulan.
Kondisi ini memaksa pemerintah mengubah strategi dari pengobatan kuratif menjadi pencegahan dini. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pun diharapkan menjadi garda terdepan untuk menekan laju pertumbuhan penyakit degeneratif ini.
Anggaran JKN di Tanjungpinang Jebol Akibat Diabetes
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Tanjungpinang, dari total Rp 35 miliar dana JKN yang dibayarkan setiap bulan, hampir seperempatnya habis untuk membiayai pengobatan diabetes. Dana sebesar Rp 8,4 miliar tersebut digunakan untuk berbagai lini perawatan, mulai dari rawat jalan hingga komplikasi berat yang memerlukan rawat inap.
Biaya perawatan pasien diabetes tanpa komplikasi rata-rata menghabiskan Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta per bulan. Namun, jika sudah terjadi komplikasi berat, biayanya bisa melonjak drastis hingga Rp 105 juta untuk satu episode perawatan. Angka ini belum termasuk biaya pengobatan jangka panjang yang harus ditanggung seumur hidup.
Usia Produktif Paling Rentan Terkena Diabetes
Yang memprihatinkan, penyakit ini tidak lagi identik dengan usia lanjut. Di Provinsi Kepulauan Riau, penderita diabetes mencapai 250 ribu jiwa dari total 2,5 juta penduduk, dengan persentase tertinggi berada di kelompok usia 40-59 tahun sebesar 8,7 persen. Namun, kelompok usia 30-39 tahun juga sudah mulai terpapar dengan angka 3,1 persen.
Rendahnya kesadaran warga usia 45 tahun ke bawah untuk memeriksakan diri menjadi penyebab utama keterlambatan penanganan. Kekhawatiran akan
