NATUNA — Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandarsyah di Ranai tidak hanya dituntut menghasilkan makanan bergizi, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menegaskan hal itu saat meninjau dapur produksi SPPG pada rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Natuna.
Menurut Nyanyang, rekrutmen tenaga pengolah makanan harus memprioritaskan putra-putri daerah selama memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Kebijakan ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian tingkat lokal.
"Tenaga dapur kita harapkan berasal dari daerah setempat. Ini akan kita dorong melalui himbauan agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan SPPG," ujar Nyanyang dalam keterangan yang diterima redaksi.
Ia menambahkan, program pemenuhan gizi idealnya memiliki efek berganda (multiplier effect), bukan sekadar menyalurkan makanan. Potensi ini bisa dimaksimalkan mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pemanfaatan bahan baku lokal yang tersedia di Natuna.
Standar Higienitas Jadi Prioritas saat Tinjau Dapur SPPG
Dalam peninjauan tersebut, Nyanyang tidak hanya berbicara soal kepegawaian. Ia menyusuri langsung alur pengelolaan makanan di dapur SPPG, mulai dari penerimaan bahan pangan, pencucian sayur, daging, dan buah, hingga proses pemotongan, produksi, pemorsian, pengemasan, dan pendistribusian.
Setiap tahapan itu, kata dia, menyangkut keamanan pangan yang akan dikonsumsi warga penerima program. Perhatian khusus diberikan pada pengelolaan limbah dan kualitas air produksi.
"Mulai dari barang masuk, proses pembersihan sayur, daging dan buah, pemotongan, produksi, pemorsian sampai distribusi, semuanya harus diperhatikan," tegasnya.
Air Baku dan Limbah Wajib Penuhi Ketentuan
Nyanyang menggarisbawahi dua aspek teknis yang kerap luput dari pengawasan. Pertama, keberadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang wajib beroperasi sesuai aturan. Kedua, jaminan mutu air yang digunakan untuk mengolah makanan harus terdokumentasi dengan jelas, termasuk sumber dan hasil uji laboratoriumnya.
"Termasuk airnya, sumber airnya dari mana dan hasil uji kualitasnya harus jelas. Ini bagian dari standar higienitas yang harus dijaga," ucapnya.
Pengawasan berlapis pun akan diperketat. Nyanyang meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan setempat aktif memantau penerapan standar higienitas secara berkala, sehingga makanan yang disalurkan benar-benar layak konsumsi.
Peninjauan ini merupakan bagian dari agendanya di Natuna. Wagub Kepri dijadwalkan meninjau sektor pertanian dan perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Wagub didampingi Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik serta Anggota DPRD Provinsi Kepri H. Mustamin Bakri, dan Ketua BKOW Kepri Nenny Dwiyana Nyanyang.
