Pemerintah Kota Batam melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) meluncurkan Batam Policy Lab, inovasi tata kelola untuk memperkuat perumusan kebijakan daerah berbasis data dan bukti. Lewat wadah ini, setiap perangkat daerah dapat mengajukan kajian cepat atau rapid assessment dan menyusun policy brief sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Kepala BRIDA Kota Batam Efrius menyebut mekanisme itu membuat penyusunan kebijakan lebih responsif terhadap persoalan yang berkembang.
BATAM — Batam Policy Lab dikembangkan BRIDA Kota Batam sebagai inovasi tata kelola nonstruktural, bagian dari proyek perubahan dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Inovasi ini diarahkan memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Batam.
Efrius menjelaskan Batam Policy Lab mengedepankan kajian cepat dan penyusunan policy brief sebagai instrumen untuk menyediakan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan tepat waktu.
Batam Policy Lab tidak hanya menjadi wadah bagi BRIDA menghasilkan kajian. Perangkat daerah yang membutuhkan kajian mengenai persoalan tertentu dapat berkoordinasi dengan BRIDA untuk melakukan kajian dan menyusun policy brief sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
"Selain tim BRIDA, setiap perangkat daerah dapat membuat policy brief sebagai salah satu instrumen pendukung dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dengan berkoordinasi dengan BRIDA," kata Efrius saat dihubungi di Batam, Sabtu.
Menurut Efrius, mekanisme tersebut diharapkan membuat proses penyusunan kebijakan lebih responsif terhadap persoalan yang berkembang sekaligus memiliki dasar bukti yang lebih kuat.
Efrius menyebut kehadiran Policy Lab juga memperkuat posisi BRIDA sebagai penghubung antara hasil riset, data, dan kebutuhan pengambil kebijakan. Lewat pendekatan kebijakan berbasis bukti, Batam Policy Lab diarahkan menjadi rujukan metodologi bersama dalam merumuskan kebijakan yang tepat, terukur, dan implementatif.
Rujukan metodologi itu berlaku untuk kebijakan strategis pemerintah kota maupun kebijakan teknis pada masing-masing perangkat daerah.
"Batam Policy Lab diharapkan berkembang tidak hanya sebagai inovasi BRIDA, tetapi juga menjadi model kolaborasi dan metodologi bersama bagi perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan berbasis bukti," kata dia.