Batam - Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan pentingnya penentuan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Batamkota, yang digelar di Graha Pena Hall, Batamcentre, Senin (26/1/2026).
Dalam arahannya, Amsakar menekankan bahwa seluruh usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Musrenbang tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh masyarakat se-Kecamatan Batamkota. Amsakar mengapresiasi tingginya partisipasi warga yang hadir, yang menurutnya mencerminkan kepedulian dan semangat kebersamaan dalam mengawal arah pembangunan Kota Batam.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan menggabungkan dua pendekatan utama, yakni bottom-up melalui aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan dan kecamatan, serta top-down melalui visi kepala daerah, rencana kerja OPD, dan pokok-pokok pikiran DPRD.
“Musrenbang ini pada dasarnya adalah ajang kompetisi usulan. Total usulan masyarakat mencapai Rp9 triliun, sementara kemampuan APBD kita hanya Rp4,29 triliun. Karena itu, kita harus cermat menentukan prioritas. Kepentingan masyarakat luas, seperti pembangunan sekolah, harus lebih didahulukan dibanding kepentingan lingkungan kecil,” tegas Amsakar.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan fisik di wilayah Batamkota. Di antaranya perbaikan akses jalan dari arah BNI menuju underpass, kawasan perkantoran, Kejaksaan, Bank Indonesia, hingga kawasan Ocarina. Selain itu, pembangunan infrastruktur di kawasan Cikitsu terus berjalan dan ditargetkan dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan dapat terhubung hingga SMA Negeri 3 Batam.
Di luar pembangunan fisik, Pemko Batam tetap konsisten menjalankan 15 program prioritas nonfisik. Program tersebut mencakup sektor pendidikan melalui pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP, sektor sosial berupa insentif Rp300 ribu per bulan untuk 4.000 lansia, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pinjaman modal UMKM tanpa bunga hingga Rp20 juta bekerja sama dengan Bank BJB.
Selain itu, pemerintah kota juga menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di tujuh perguruan tinggi negeri, mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam DTKS, serta mahasiswa asal wilayah hinterland.
Terkait persoalan dasar perkotaan, Amsakar memaparkan langkah konkret penanganan air bersih dan sampah. Untuk sektor air bersih, proses lelang proyek dijadwalkan dimulai pada akhir Januari hingga Februari 2026, dengan masa pengerjaan fisik selama empat bulan dan target penyelesaian pada Juli atau Agustus 2026.
Sementara itu, dalam penanganan sampah, Amsakar mengapresiasi kinerja 974 petugas kebersihan serta dukungan pelaku usaha dalam melakukan normalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui optimalisasi alat berat. Ia menyebut kondisi persampahan mulai membaik sejak akhir tahun lalu.
“Kami juga menyiapkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperkuat armada alat berat di TPA agar antrean kendaraan pengangkut sampah tidak kembali terjadi,” ujarnya.
Menutup arahannya, Amsakar mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial dan tidak terjebak pada narasi negatif yang dapat memecah persatuan.
“Mari kita bangun narasi yang positif dan konstruktif. Menjaga kebersihan lingkungan dan meluruskan informasi yang keliru adalah kontribusi nyata warga. Dengan perencanaan partisipatif, kita wujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani,” pungkasnya.
