TANJUNGPINANG — Pengawasan terhadap pekerja asing di KEK Galang Batang, Bintan, diperketat. Kepala Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Erwin Hariyadi, menyatakan jajarannya mendatangi kawasan industri tersebut setiap bulan untuk memastikan kepatuhan dokumen keimigrasian.
"Kami ke KEK Galang Batang, setiap bulan," ucap Erwin kepada wartawan di kantornya, Kamis (13/8/2026).
Dari hasil pengawasan rutin itu, terungkap bahwa mayoritas TKA di Galang Batang berasal dari Tiongkok. Namun, Erwin tidak merinci jumlah keseluruhan pekerja asing yang beroperasi di kawasan yang dikelola untuk industri pengolahan tersebut.
Jenis Pekerjaan dan Masa Visa TKA di Bintan
Para pekerja asing itu mayoritas menangani pemasangan berbagai jenis alat pengujian dan alat ukur. Sebagian dari mereka menggunakan visa kerja dengan masa berlaku 60 hari.
"Sebagian dari mereka menggunakan visa kerja selama 60 hari," terangnya.
Selain melakukan pemeriksaan berkala, tim keimigrasian juga telah mengambil tindakan tegas. Sejumlah TKA dideportasi karena terindikasi menyalahgunakan dokumen kerja di kawasan tersebut.
Pengawasan Lintas Instansi di Kawasan Proyek Strategis Nasional
Erwin menegaskan pengawasan di KEK Galang Batang tidak dilakukan sendiri. Pihaknya melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait dalam setiap tahapan pengawasan.
"Pengawasan tentu melibatkan lintas instansi dan lembaga," imbuhnya.
Cakupan pengawasan ini tidak hanya menyentuh dokumen keimigrasian, tetapi juga proses perekrutan tenaga kerja hingga prosedur perizinan industri perusahaan yang berinvestasi di kawasan tersebut.
Dampak Investasi bagi Pekerja Lokal
Di tengah dominasi TKA, KEK Galang Batang disebut tetap membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Hal ini seiring dengan berkembangnya investasi di kawasan yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Bintan tersebut.
"Tentu banyak membuka lowongan kerja bagi masyarakat untuk bekerja di Galang Batang," pungkasnya.
Keberadaan kawasan industri ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar seiring bertambahnya investor yang masuk. Pemerintah daerah pun terus mendorong agar perusahaan di KEK memprioritaskan warga setempat. (rul)
