BATAM — Aksi dijadwalkan berlangsung di dua titik, Kantor BP Batam dan Kantor Pemko Batam, mulai pukul 10.00 WIB. IWO Kepri menilai langkah ini konstitusional dan tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Penyampaian aspirasi secara damai adalah hak yang dijamin dan wajib dihormati semua pihak.
Ketua IWO Kepri, Aidil Fitra Nasution, didampingi Sekretaris Andi Samsudin (ACC), menegaskan persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan wartawan versus pejabat. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan ruang kerja jurnalistik steril dari tekanan, intimidasi, dan pembatasan dalam bentuk apa pun.
Kritik Bukan Bentuk Permusuhan
IWO Kepri menegaskan hubungan pers dan pemerintah semestinya berjalan dalam bingkai kemitraan yang kritis. Kritik, pertanyaan, dan pemberitaan yang mengoreksi kebijakan bukan representasi permusuhan. Itu adalah bagian dari fungsi kontrol sosial yang melekat pada profesi wartawan.
“Pers bukan musuh pemerintah. Pers adalah mitra kritis pemerintah. Kritik, pertanyaan dan pemberitaan yang mengoreksi kebijakan bukan berarti bentuk permusuhan,” demikian sikap yang ditekankan IWO Kepri dalam pernyataan resminya, Sabtu (29/8).
Jawab dengan Data, Bukan Pembatasan
IWO Kepri mengingatkan bahwa mekanisme penyelesaian pemberitaan yang dianggap keliru telah diatur jelas. Jalur klarifikasi, hak jawab, hingga penyelesaian sengketa pers sesuai ketentuan adalah kanal yang semestinya ditempuh. Bukan dengan membatasi kerja jurnalistik.
“Kalau ada pemberitaan yang dianggap tidak tepat, jawab dengan data dan klarifikasi. Jangan membatasi kerja jurnalistik. Sebab ketika ruang kritik ditutup, yang kehilangan bukan hanya wartawan, tetapi masyarakat,” tegas IWO Kepri.
Dialog Terbuka Jadi Jalan Keluar
Meski mendukung aksi tersebut, IWO Kepri mendorong polemik ini diselesaikan melalui dialog terbuka dan komunikasi yang sehat antara pemerintah dan insan pers. Organisasi ini berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi hubungan saling berhadapan.
Momentum ini justru harus menjadi penguat komitmen bersama terhadap kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik. IWO Kepri secara eksplisit meminta Wakil Wali Kota Batam memberikan klarifikasi terbuka terkait pernyataan yang menjadi sorotan.
Organisasi ini menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. IWO Kepri juga mendukung setiap upaya insan pers memperjuangkan kebebasan jurnalistik, sepanjang dilakukan secara profesional, damai, konstitusional, dan berpegang pada kode etik jurnalistik.
