Pemprov Kepulauan Riau mempercepat pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dan penanganan stunting sebagai upaya membangun kualitas sumber daya manusia di daerah itu. Gubernur Ansar Ahmad menyatakan anggaran kesehatan 2026 dialokasikan di atas 12 persen, melampaui batas minimal yang diwajibkan undang-undang.
TANJUNGPIANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menempatkan percepatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penurunan kasus stunting sebagai dua program utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Gubernur Ansar Ahmad menegaskan kesehatan masuk urusan wajib pemda sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Konsekuensinya, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 12 persen pada 2026. Angka itu berada di atas batas minimal yang diwajibkan regulasi.
"Kesehatan ini penting karena derajat kesehatan menjadi salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka semua masyarakat di Kepri harus sehat," ujar Ansar di Tanjungpinang, Sabtu.
Capaian CKG Baru 21 Persen dari Target 2,2 Juta Penduduk
Evaluasi pelaksanaan program prioritas pusat di sektor kesehatan terus dilakukan. Dari situ terungkap capaian CKG di Kepri masih jauh dari target.
Dari sasaran 2,2 juta penduduk, baru sekitar 496 ribu orang atau 21 persen yang sudah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Ansar meminta pemerintah kabupaten/kota dan jajaran Dinas Kesehatan memperkuat kolaborasi.
Kondisi geografis kepulauan, katanya, tidak boleh dijadikan alasan memperlambat program.
"Jangan sampai persoalan klasik karena geografis kepulauan, jadi alasan. Saya hanya perlu komitmen teman-teman bupati dan wali kota bersama Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskan Program CKG," ujarnya.
Dua Data Stunting Berbeda, Intervensi Tetap Jalan
Persoalan stunting juga menjadi perhatian. Hasil survei E-PPGBM menunjukkan angka stunting Kepri sekitar tiga persen, sementara survei SSGI mencatat kisaran 15 persen.
Selisih data itu membuat pemerintah terus melakukan intervensi dan evaluasi penanganan. Berbagai upaya pencegahan dijalankan, mulai dari perbaikan pola asuh, pemberian tablet tambah darah bagi anak sekolah, hingga penguatan program kesehatan sejak masa kehamilan.
"Upaya pencegahan stunting terus kita lakukan, antara lain melalui perbaikan pola asuh, pemberian tablet tambah darah bagi anak sekolah, serta penguatan berbagai program kesehatan sejak masa kehamilan," kata Ansar.
Kader Posyandu Jadi Ujung Tombak Edukasi Kesehatan
Ansar menilai keberhasilan pembangunan kesehatan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, PKK, organisasi keagamaan, dan berbagai kelompok warga perlu dilibatkan untuk memperluas edukasi hingga tingkat paling bawah.
Kader posyandu diminta menjadi ujung tombak mengajak warga memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Dukungan pemerintah pusat juga diharapkan mempercepat peningkatan layanan kesehatan di Kepri.
Ansar berharap provinsi kepulauan ini bisa menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan program kesehatan nasional.
"Mari bergerak cepat bersama serta mengajak masyarakat menjaga kesehatan, dengan mendorong percepatan Program CKG serta penurunan stunting secara masif," kata Ansar.
