KEPULAUAN RIAU — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah laporan The New York Times yang menyebut ekonomi Indonesia sebagai "bom waktu" yang berdetik menuju krisis. Airlangga menegaskan pertumbuhan ekonomi 5,45% merupakan yang tertinggi di antara negara G20, jauh di atas rata-rata dunia sekitar 3%.
Bantahan itu disampaikan Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/10), dua hari setelah laporan berjudul "'A Ticking Time Bomb': An Economic Crisis Looms in Indonesia" terbit pada 19 Oktober 2026. Selain pertumbuhan, ia merujuk inflasi yang masih sekitar 3% dan cadangan devisa yang dinilai kuat untuk membiayai lima bulan impor.
"Inflasi kita juga masih sekitar 3% yang jauh lebih rendah dibandingkan berbagai negara lain, cadangan devisa kita juga relatif kuat untuk 5 bulan impor. Jadi Indonesia sih confident," kata Airlangga.
Yang Disorot The New York Times
Laporan media Amerika Serikat itu mempertanyakan keselarasan data pertumbuhan pemerintah dengan kondisi lapangan. Firma riset independen Capital Economics menyebut klaim pertumbuhan lebih cepat pada kuartal keempat tahun lalu "sulit untuk diselaraskan" dengan data lain yang justru menunjukkan pelemahan.
NYT mengangkat kisah Novri Putra (28), pengemudi ojek online bergelar sarjana teknologi informasi yang masuk kuliah pada 2018. Penghasilannya kurang dari Rp 4 juta per bulan, di bawah UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876.
"Mereka mungkin merasa malu karena anaknya sudah kuliah, tetapi akhirnya malah menjadi pengemudi ojek," kata Novri, dikutip dari laporan tersebut.
Tiga Indikator yang Jadi Sorotan
- Kelas menengah menyusut sekitar 19% dari puncaknya, sementara tabungan kelompok bawah merosot tajam.
- Pengangguran kaum muda di kisaran 17%, salah satu tertinggi di Asia.
- Tekanan eksternal dari perang di Iran, kebijakan tarif Amerika Serikat, inflasi yang meningkat, dan kelangkaan BBM di sejumlah kota.
Laporan itu juga menilai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperparah masalah, melemahkan institusi, dan menimbulkan keraguan atas pengelolaan ekonomi. Stabilitas pasar keuangan domestik sempat tergoncang setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi penurunan status pasar modal Indonesia.
Peringatan Feri Latuhihin dan Perbandingan 1998
Feri Latuhihin, mantan kepala ekonom Bank International Indonesia yang pernah duduk di dewan pakar penasihat Prabowo sebelum pemerintahan terbentuk, menyampaikan peringatan keras kepada NYT. Ia membandingkan situasi sekarang dengan keruntuhan ekonomi 1997-1998 yang berujung pada lengsernya Soeharto.
"Pada tahun 1997, tidak ada yang memprediksi bahwa Soeharto akan jatuh akibat kegagalan ekonomi. Saya yakin, skenario serupa bisa saja terjadi pada pemerintahan saat ini," kata Feri.
Kepala riset dan manajemen portofolio di Rayliant, Phillip Wool, menilai kekhawatiran MSCI bersifat spesifik terhadap Indonesia yang porsinya kecil dalam portofolio global. Para pakar tidak memperkirakan gejolak pasar ini merembet ke negara tetangga di kawasan.
Apa Artinya bagi Investor dan Pelaku Pasar
Bagi investor, tarik-menarik antara narasi krisis versi NYT dan bantahan pemerintah menyisakan satu variabel yang perlu dipantau: hasil konsultasi MSCI soal status pasar modal Indonesia. Keputusan itu berpotensi memengaruhi aliran dana asing ke saham dan obligasi domestik.
Di sisi lain, data inflasi dan cadangan devisa yang dikutip Airlangga menjadi penyeimbang argumen pelemahan. Pelaku usaha sebaiknya mencermati rilis data resmi BPS dan Bank Indonesia berikutnya untuk menguji apakah klaim pertumbuhan 5,45% konsisten dengan daya beli riil masyarakat.
