BATAM — Pengurus Cabang Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Batam menilai surat larangan bertanding yang dikirim PB Porprov Kepri tidak berdasar. Persiapan administrasi kontingen disebut sudah tuntas, termasuk pencetakan ID card dari KONI Batam pada 25 Oktober 2026.
Ketua Pengcab FPTI Batam Dian Desimal Sitanggang menduga larangan itu berkaitan dengan konflik internal organisasi yang mencuat di Rapat Koordinasi Teknis awal Oktober 2026. Menurut Dian, polemik bermula dari perdebatan anggaran hibah panjat tebing senilai Rp40 juta.
Anggaran Rp40 Juta dan Permintaan Tambahan Rp100 Juta
Dalam Rakornis tersebut, FPTI Pengprov Kepri yang dipimpin Wahyu Wahyudin menilai anggaran hibah pemerintah untuk cabang olahraga panjat tebing masih kurang. Pengprov meminta tambahan hingga Rp100 juta.
Persoalan anggaran kemudian melebar ke usulan pembagian medali kepada sejumlah kabupaten/kota peserta Porprov Kepri. Usulan itu langsung ditolak Pengcab FPTI Batam karena dinilai bertentangan dengan prinsip kompetisi.
"Dari lima kabupaten/kota, empat kabupaten/kota sempat menyetujui usulan itu, dan hanya Kota Batam sendiri yang menolak. Mengetahui hal tersebut, saya langsung melaporkan kejadian itu ke pengurus pusat FPTI di Jakarta," ujar Dian saat dikonfirmasi, Minggu (1/11/2026).
FPTI Pusat Anulir Rencana Pembagian Medali
FPTI Pusat kemudian menganulir rencana pembagian medali karena dinilai tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Dian mempertanyakan dampaknya bila perolehan medali ditentukan lewat kesepakatan, bukan hasil pertandingan.
Menurutnya, medali dalam ajang olahraga seharusnya diperoleh melalui kompetisi yang berlangsung terbuka dan sportif. Ia menyinggung konsekuensi anggaran daerah bila medali emas dibagi-bagikan ke daerah lain.
"Bayangkan jika medali emas dibagi-bagikan ke Bintan, Tanjungpinang, atau Natuna, maka pada APBD tahun berikutnya, alokasi anggaran daerah akan bertambah. Padahal, seharusnya medali emas tersebut dimenangkan oleh Batam. Itu kan tindakan yang tidak benar dalam tata kelola keuangan daerah," tegasnya.
Nasib 22 Atlet Batam Belum Jelas
Hingga kini belum ada kepastian apakah surat larangan PB Porprov Kepri akan dicabut menjelang pertandingan. Pengcab FPTI Batam berharap kontingen yang sudah menyelesaikan administrasi tetap diizinkan turun di arena.
Porprov Kepri 2026 sendiri menjadi ajang pertama bagi sejumlah atlet muda Batam. Pembatalan sepihak berpotensi memangkas peluang mereka meraih medali sekaligus menghambat pembinaan atlet daerah.
