KEPULAUAN RIAU — Tangerang — Masalah klasik industri hulu migas Indonesia kembali mengemuka: proyek yang sudah mendapat lampu hijau investasi kerap molor di lapangan. Bukan karena soal teknologi atau geologi, melainkan karena koordinasi birokrasi yang masih tumpang tindih.
Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), menyebut pemerintah kini berupaya menyatukan frekuensi semua kementerian terkait. Tujuannya satu: mempercepat eksekusi proyek. “Saya percaya saat ini Indonesia semakin fleksibel dalam hal skema fiskal. Pemerintah dapat memberikan porsi tertentu dari bagi hasil kepada kontraktor agar proyek tetap ekonomis,” ujar Djoko dalam sesi plenary IPA Convex 2026 di ICE BSD, Rabu (20/5/2026).
Birokrasi Jadi Rem, Keekonomian Proyek Terancam
Menurut Djoko, fleksibilitas skema fiskal tidak ada artinya jika proyek tidak segera dikerjakan setelah keputusan investasi final. “Ketika proyek berlarut, keekonomiannya menurun dan ujungnya tidak bisa dieksekusi,” jelasnya. Ia menekankan, kuncinya adalah percepatan. “Kalau ada masalah, mari kita duduk bersama dan selesaikan satu per satu.”
Laode Sulaeman, Dirjen Migas Kementerian ESDM, mengakui perizinan dan penggunaan lahan menjadi keluhan utama pelaku usaha. Pemerintah, kata Laode, terus mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian hingga larut malam demi mengurai benang kusut birokrasi. “Regulasi di sektor migas sudah cukup jelas. Kami terus menyamakan persepsi dengan kementerian lain demi kebutuhan energi nasional,” tegasnya.
Dampak Fatal Jika Proyek Molor: Produksi Turun, Impor Naik
Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Awang Lazuardi mengingatkan konsekuensi nyata dari keterlambatan ini. “Keterlambatan eksekusi proyek akan langsung menurunkan nilai keekonomian, memicu penurunan produksi minyak, meningkatkan ketergantungan pada impor, dan pada akhirnya membebani masyarakat,” kata Awang. Ia menekankan, ketahanan energi bukan hanya masalah industri migas, melainkan masalah seluruh bangsa.
Pandangan serupa datang dari pelaku industri internasional. Kathy Wu, bp Regional President Asia Pasifik, mengungkapkan persaingan mendapatkan alokasi modal di tingkat global sangat ketat. “Proyek di Indonesia harus benar-benar kompetitif, dari sisi tingkat pengembalian investasi, risiko, hingga kepastian hasil yang dihitung di atas kertas benar-benar dapat terealisasi,” ujarnya.
Investor Butuh Kepastian, Kolaborasi Jadi Kunci
Wade Floyd, Presiden Exxonmobil Indonesia, mencontohkan kemitraan panjang 128 tahun di Indonesia yang membuahkan hasil nyata. Salah satunya Lapangan Cepu yang kini menyokong sekitar 30% produksi minyak nasional. “Sejarah panjang kami dibangun atas dasar kemitraan dan kolaborasi. Itulah salah satu alasan keberhasilan Indonesia saat ini,” kata Wade.
Ronald Gunawan, Direktur & Chief Operating Officer Medco, menilai Indonesia sebenarnya memiliki semua elemen penting: tingkat pengembalian investasi yang bagus, stabilitas berusaha, dan skema fiskal yang memungkinkan kontraktor memilih antara gross split atau cost recovery. “Kalau eksekusinya bisa lebih cepat, saya yakin Indonesia akan menjadi negara tujuan investasi kelas atas,” ungkap Ronald. Ia menambahkan, kolaborasi tidak hanya antarperusahaan, tetapi juga dengan penyedia teknologi dan jasa pendukung sangat diperlukan.
