BATAM — Manajemen PLN Batam menyadari bahwa kepatuhan administrasi adalah fondasi kelancaran operasional. Untuk itu, perusahaan penyedia listrik di Pulau Batam ini menggelar workshop perizinan berusaha berbasis risiko yang melibatkan langsung regulator pusat. Kegiatan ini digelar sebagai respons terhadap tuntutan regulasi yang kian ketat di sektor investasi dan ketenagalistrikan.
Mengapa Perizinan Berbasis Risiko Jadi Prioritas PLN Batam?
Dalam keterangan resmi perusahaan, Senin (24/3), pihak manajemen menegaskan bahwa lokakarya ini merupakan langkah strategis untuk melakukan penataan dan penyelarasan data perizinan secara menyeluruh. Dengan pendampingan dari Kementerian Investasi, PLN Batam ingin memitigasi risiko administrasi yang bisa menghambat operasional. "Kami ingin memastikan setiap proses administrasi internal berjalan lebih tertib, akurat, efektif, dan efisien," tulis manajemen PLN Batam di laman media sosial resminya.
Fokus pada Sistem OSS dan LKPM
Workshop yang digelar bersama Direktorat Perizinan Berusaha Sektor Non Industri ini menyoroti dua aspek utama. Pertama, pemantapan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) yang menjadi gerbang tunggal perizinan berusaha di Indonesia. Kedua, pemenuhan kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang harus sesuai dengan regulasi terbaru. Kedua aspek ini krusial bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan perdagangan bebas seperti Batam.
Dampak Langsung bagi Operasional Listrik di Batam
PLN Batam optimistis, dengan administrasi yang kokoh, perusahaan dapat lebih fokus pada tugas utamanya. "Kami ingin menghadirkan dan menjaga sistem kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan," ujar pihak manajemen. Langkah proaktif ini diyakini bakal berimplikasi positif terhadap kelancaran operasional perusahaan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam dan sekitarnya. Dengan kepatuhan regulasi yang terjamin, risiko sanksi administratif atau gangguan operasional akibat masalah perizinan bisa diminimalkan.
