LINGGA — Keputusan tersebut tertuang dalam surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Lingga Nomor B/400.1/DISDIKPORA-PPD/V/2026/1258 yang diterbitkan pada 25 Mei 2026. Dalam surat itu dijelaskan, pengadaan perlengkapan sekolah berupa pakaian seragam tidak dapat dilaksanakan tahun ini karena adanya pemangkasan anggaran.
Seragam Dikembalikan ke Kebijakan Masing-Masing Sekolah
Isi surat tersebut menyebutkan bahwa pengadaan pakaian batik, baju kurung, hingga pakaian olahraga selanjutnya diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. “Untuk tahun ini, seragam kembali ke sekolah masing-masing,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat edaran Disdikpora Lingga.
Plt Kadisdikpora: Anggaran dari Pusat Dipangkas
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora Kabupaten Lingga, Jhoni Indra, membenarkan kebijakan ini. Ia mengatakan program seragam gratis sejatinya telah menjadi agenda rutin tahunan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat di bidang pendidikan.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena dari pusat anggarannya dipangkas atau memang tidak ada. Kalau memang ada dari pusat, pasti akan kita anggarkan,” ujar Jhoni saat dikonfirmasi, Jumat (30/5/2026).
Dampak ke Orang Tua: Ada Tambahan Pengeluaran Jelang Tahun Ajaran Baru
Bagi sebagian orang tua siswa, keputusan ini berarti ada tambahan pengeluaran yang harus disiapkan menjelang tahun ajaran baru. Seragam sekolah yang sebelumnya ditanggung pemerintah kini harus dipersiapkan secara mandiri, mulai dari pakaian harian, batik, baju kurung, hingga seragam olahraga.
Disdikpora telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, agar segera menyesuaikan kebijakan terkait pengadaan seragam bagi peserta didik baru.
Prioritas Anggaran Dialihkan ke Kebutuhan yang Lebih Mendesak
Jhoni menambahkan, pemerintah daerah sebenarnya tetap berkomitmen membantu kebutuhan pendidikan masyarakat. Namun, ruang fiskal yang semakin terbatas memaksa sejumlah program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Di tengah keterbatasan ini, prioritas pembiayaan diarahkan pada kebutuhan yang dinilai lebih mendesak agar pelayanan publik tetap dapat berjalan optimal. Berakhirnya program seragam gratis tahun ini menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan efisiensi anggaran turut dirasakan hingga ke sektor pendidikan di daerah.
Bagi masyarakat Lingga, awal tahun ajaran kali ini bukan hanya soal menyiapkan semangat belajar anak-anak, tetapi juga menyesuaikan kembali anggaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan sekolah secara mandiri.
