TANJUNGPINANG — Rantai pasok makanan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil di Kepulauan Riau kembali menggeliat. Setelah jeda selama libur sekolah, 239 dapur SPPG di tujuh kabupaten/kota siap mendistribusikan MBG serentak pada Senin pekan depan.
Rika Azmi menyebutkan, data terakhir mencatat total penerima manfaat program Asta Cita ini sebanyak 594 ribu jiwa. Mereka tersebar di kalangan siswa SD, SMP, hingga SMA/SMK sederajat, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
"Mulai Senin (20/7), 239 SPPG se-Kepri kembali menyalurkan MBG kepada penerima manfaat," kata Rika di Tanjungpinang, Minggu.
Data Siswa Baru Masih Diverifikasi
Meski dapur siap beroperasi, pihaknya belum bisa memastikan angka pasti penerima manfaat untuk tahun ajaran baru. Pasalnya, jumlah siswa aktif masih dalam proses pemutakhiran oleh Dinas Pendidikan setempat.
"Dinas Pendidikan akan melakukan pembaruan data penerima manfaat, khususnya dari kalangan siswa," ujar Rika.
Pembaruan data ini dinilai krusial agar penyaluran MBG benar-benar tepat sasaran. Setiap satuan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, harus memiliki data riil jumlah siswa yang aktif pada hari pertama masuk.
Pengecekan Dapur hingga Bahan Baku
Sebelum operasional dimulai, Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap kabupaten dan kota telah melakukan pengecekan menyeluruh. Tidak hanya kesiapan dapur SPPG, tetapi juga jalur distribusi makanan dan ketersediaan bahan baku.
"Kami pastikan seluruh fasilitas dan rantai pasok MBG siap melayani penerima manfaat, mulai hari pertama sekolah tahun ajaran baru," tegas Rika.
Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kendala logistik yang menghambat penyaluran makanan bergizi di hari pertama, mengingat sempat terjadi penghentian sementara selama libur panjang sekolah.
Tidak Ada Perubahan Mekanisme Usai Pergantian Pimpinan BGN
Rika menambahkan, hingga saat ini belum ada perubahan mekanisme penyaluran MBG di Kepri. Hal itu terjadi meskipun telah ada pergantian pimpinan di tingkat pusat, yakni di Badan Gizi Nasional (BGN).
Artinya, pola distribusi dan standar gizi yang telah berjalan sebelumnya tetap digunakan. Kepastian ini diharapkan memberi ketenangan bagi para pengelola dapur dan penerima manfaat di lapangan.
