TANJUNG PINANG — Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, memimpin langsung forum yang dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Ardianto serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin itu. Turut hadir secara virtual Duta Besar RI untuk Malaysia beserta perwakilan KJRI Johor Bahru, Kota Kinabalu, dan Tawau.
Dalam sambutannya, Supratman menyampaikan pesan Presiden RI yang mengapresiasi WNI di Malaysia sebagai salah satu pilar penyumbang devisa terbesar bagi negara. Kehadiran negara melalui forum ini dinilai menjadi bukti nyata perlindungan dan kemudahan dokumen hukum bagi warga di luar negeri.
SK Kewarganegaraan dan Beasiswa Diserahkan Langsung
Rangkaian acara tidak hanya berhenti pada diskusi. Secara simbolis, Menteri Hukum menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penegasan Status Kewarganegaraan kepada perwakilan WNI. Selain itu, penyaluran beasiswa pendidikan bagi anak-anak WNI di Malaysia juga diumumkan dalam kesempatan yang sama.
Forum ini menjadi jawaban atas persoalan administratif yang selama ini kerap membelit warga, terutama mereka yang lahir atau lama menetap di negeri jiran tanpa dokumen kependudukan yang jelas.
Integrasi NIK dan Aplikasi PASTI Jadi Solusi Utama
Sesi diskusi interaktif memunculkan sejumlah aspirasi krusial dari masyarakat. Salah satunya adalah permintaan kemudahan penerbitan paspor anak WNI melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bisa diakses langsung di Perwakilan RI.
Untuk menjawab kebutuhan itu, Kementerian Hukum menghadirkan inovasi aplikasi PASTI. Aplikasi terpadu ini dirancang untuk memangkas kerumitan birokrasi, dan yang terpenting, prosesnya diawasi langsung oleh Menteri secara real-time. Artinya, setiap pengaduan yang masuk bisa langsung terpantau dari pusat.
Di sisi lain, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berkomitmen menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri. Langkah ini menyasar generasi muda yang tengah menempuh pendidikan di Malaysia agar pemahaman hukum mereka semakin kuat.
Dukungan Penuh Kepri untuk Tata Kelola Kewarganegaraan
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Kepri dalam agenda nasional ini bukan sekadar seremonial. Kantor wilayah yang membawahi wilayah perbatasan ini menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan tata kelola kewarganegaraan.
Dengan posisi geografis yang berdekatan dengan Malaysia, persoalan kewarganegaraan menjadi isu strategis bagi Kepri. Pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan solutif bagi seluruh WNI menjadi prioritas yang terus didorong, terutama bagi mereka yang bekerja dan menetap di luar negeri.
