KEPULAUAN RIAU — Pemerintah terus mempercepat pembersihan portofolio BUMN. Dalam pidato saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026), Prabowo mengonfirmasi bahwa 240 perusahaan negara sudah ditutup. Angka itu akan terus bertambah hingga 800 entitas pada akhir tahun depan.
"BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi," tegas Prabowo saat berpidato di peringatan Hari Koperasi Nasional 2026, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Danantara: Dana Kedaulatan Keenam Dunia dengan Aset Rp 14.800 Triliun
Di balik agenda penutupan massal itu, pemerintah menyatukan aset BUMN ke dalam Danantara—lembaga yang resmi diluncurkan pada Februari 2025. Saat itu, nilai aset kelolaan diproyeksikan sekitar US$ 900 miliar. Namun, Prabowo dalam pidato terbaru mengklaim angkanya kini menembus US$ 1 triliun, setara sekitar Rp 14.600–14.800 triliun.
"Kita sekarang adalah dana kedaulatan mungkin kelima atau keenam terbesar di dunia," ujar Prabowo.
Meski demikian, kenaikan US$ 100 miliar tersebut belum disertai rincian publik yang teraudit secara independen. Sejumlah kalangan sejak awal mempertanyakan transparansi Danantara, terutama karena lembaga ini dimodali dividen BUMN yang sebelumnya langsung masuk ke kas negara. Risiko fiskal pun mengintai jika kinerja investasi merugi.
Korupsi Jadi Alasan Pembenahan, Pelaku Diperingatkan Langsung
Prabowo tak hanya bicara angka. Dalam pidatonya, ia melontarkan peringatan terbuka kepada para pelaku korupsi di lingkungan BUMN. "Hentikan praktik-praktik kau, hentikan. Rakyat tidak bodoh," katanya.
Presiden juga menekankan konsep Indonesia Incorporated, di mana BUMN, swasta, koperasi, UMKM, dan BUMD harus saling menopang. "Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD," imbuhnya.
Nasib Aset dan Karyawan BUMN yang Ditutup
Hingga kini, pemerintah belum merinci secara teknis bagaimana nasib aset dan karyawan dari ratusan entitas yang akan ditutup. Yang jelas, seluruh aset BUMN yang tersisa akan dikonsolidasikan ke Danantara. Informasi mengenai target dan realisasi kinerja lembaga itu pun masih terbatas.
Langkah ini menjadi ujian bagi kredibilitas tata kelola BUMN ke depan. Jika berhasil, Indonesia tak hanya memiliki dana kedaulatan raksasa, tetapi juga ekosistem BUMN yang lebih ramping, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
