Pemerintah Kota Batam berencana membangun subpenyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusus nelayan di Tanjung Banun, Pulau Rempang, untuk memangkas jarak tempuh nelayan yang selama ini harus menempuh 40-50 kilometer. Rencana ini menyasar wilayah Galang yang selama ini belum memiliki fasilitas serupa, berbeda dengan kawasan Sekilak dan Setokok yang sudah lebih dulu memilikinya. Dinas Perikanan Kota Batam menargetkan fasilitas ini dapat berdiri di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tanjung Banun.
BATAM — Nelayan di wilayah Galang, Kepulauan Riau, selama ini harus merogoh biaya ekstra hanya untuk mengisi bahan bakar setelah melaut. Jarak tempuh menuju titik penyalur BBM tercatat mencapai 40-50 kilometer dari lokasi permukiman mereka, seperti yang dialami nelayan Pulau Kasu dan Pulau Karas.
Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri atas ratusan pulau kecil membuat akses nelayan terhadap BBM bersubsidi menjadi persoalan yang tidak sederhana. Bukan hanya soal stok yang tersedia, tetapi juga sarana transportasi, kondisi laut, dan administrasi yang harus dilalui.
Subpenyalur di Tanjung Banun Jadi Solusi Jarak Tempuh Nelayan
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto mengatakan fasilitas penyalur BBM tersebut direncanakan berdiri di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tanjung Banun, Pulau Rempang. Rencana ini mendapat dukungan dari BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga.
"Untuk wilayah Galang, direncanakan di Tanjung Banun, Pulau Rempang, di lokasi KNMP. Dari BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga mendukung," kata Yudi saat dihubungi di Batam, Minggu.
Saat ini Batam baru memiliki dua SPBU nelayan, yakni di Sekilak dan Setokok. Wilayah Galang yang terdiri atas sejumlah pulau dan permukiman pesisir dinilai paling membutuhkan fasilitas serupa.
Biaya Operasional dan Modal Koperasi Jadi Pekerjaan Rumah
Meski secara regulasi dan dukungan institusi sudah mengarah, penyiapan fasilitas ini masih menghadapi kendala pembiayaan operasional. Yudi menyebut, apabila pengelolaan diserahkan kepada Koperasi Nelayan Merah Putih setempat, keterbatasan modal menjadi tantangan utama.
"Pertamina hanya menyediakan BBM. Biaya pembangunan, tangki dan dispenser itu yang perlu pendanaan. Namun ini juga peluang kerja sama dengan pihak ketiga," ujarnya.
Skema kerja sama dengan pihak ketiga dinilai menjadi celah yang memungkinkan percepatan pembangunan, tanpa membebani modal koperasi yang terbatas.
Baru 753 Nelayan Punya Rekomendasi dari 7.000 Kapal
Persoalan distribusi BBM bersubsidi ini juga beririsan dengan rendahnya cakupan administrasi. Dari sekitar 7.000 kapal nelayan kecil berukuran 0-5 GT yang difasilitasi penerbitan rekomendasi, baru 753 nelayan yang tercatat memiliki surat rekomendasi melalui aplikasi X-Star.
"Ini masih sekitar 10 persen dari total data nelayan kami. Namun, kita harus tetap mempertimbangkan karakter wilayah kepulauan di Batam," kata Yudi.
Rendahnya angka kepemilikan surat rekomendasi ini menunjukkan masih ada pekerjaan rumah besar dalam hal pendataan dan sosialisasi kepada nelayan kecil di wilayah kepulauan.
BPH Migas: Subpenyalur Perluas Jangkauan Masyarakat Terpencil
Komite BPH Migas Fathul Nugroho menilai pembangunan subpenyalur menjadi salah satu solusi untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU reguler maupun SPBU Kompak. Penetapan lembaga penyalur dalam surat rekomendasi juga diarahkan agar lokasinya lebih dekat dengan masyarakat penerima.
"Kehadiran subpenyalur diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya nelayan, dalam memperoleh BBM bersubsidi," ujarnya.
Dengan adanya subpenyalur di Tanjung Banun, nelayan di pesisir Galang tidak lagi harus memilih antara menghabiskan waktu dan biaya perjalanan atau menunda melaut karena keterbatasan bahan bakar.
