TANJUNGPINANG — Pemerintah Kota Tanjungpinang saat ini tengah mendorong perubahan paradigma dalam transformasi digital. Fokus utama bukan lagi pada kuantitas aplikasi, melainkan pada kualitas integrasi dan keamanan sistem.
Mengapa Banyak Aplikasi Justru Bermasalah?
Menurut Teguh, aplikasi yang berdiri sendiri dan tidak saling terhubung melahirkan silo data. Kondisi ini menghambat pertukaran informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menambah beban pengelolaan serta anggaran.
"Jangan banyak aplikasi, tetapi tidak terintegrasi. Maksimalkan aplikasi yang sudah ada untuk memudahkan masyarakat, bukan menyulitkan," ujar Teguh dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa pemerintah pusat terus mendorong penerapan layanan digital terpadu (single window). Oleh karena itu, perangkat daerah diharapkan memaksimalkan sistem yang telah tersedia daripada terus mengembangkan aplikasi baru yang tidak kompatibel.
Keamanan Siber: Ancaman Mengintai di Balik Digitalisasi
Di balik kemudahan tanda tangan elektronik (TTE) dan layanan tanpa kertas, Teguh mengingatkan adanya tantangan serius. Ancaman kebocoran data, serangan perangkat pemeras (ransomware), hingga peretasan sistem menjadi risiko nyata yang harus diantisipasi sejak awal.
"Ketika layanan didigitalisasi, keamanan siber harus dipersiapkan pada saat yang sama. Jangan menunggu terjadi insiden baru bergerak," tegasnya.
Ia menambahkan, keamanan informasi tidak bisa lagi diposisikan sebagai pelengkap. Pengamanan harus menjadi bagian integral dari perencanaan dan pembangunan sistem elektronik sejak awal.
Langkah Pemkot: Pemetaan dan Prioritas Pengamanan
Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Diskominfo tengah mendata dan mengkategorisasi seluruh sistem elektronik yang digunakan perangkat daerah. Langkah ini diambil karena jumlah aplikasi dan aset informasi pemerintah terus bertambah, sementara sumber daya dan anggaran pengamanan terbatas.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan sistem mana yang perlu diprioritaskan dalam pengamanan. Cara ini dinilai lebih efektif dalam penggunaan anggaran dan membantu pemerintah melakukan audit keamanan serta mitigasi risiko secara tepat sasaran.
"Keamanan siber tidak mungkin dijalankan oleh satu OPD saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pengelola sistem dan aset informasi agar ruang digital pemkot semakin aman dan terpercaya," kata Teguh.
